Pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan, setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Kebijakan tersebut sebelumnya telah memicu polemik karena jumlah kendaraan yang dibeli mencapai puluhan ribu unit dengan harga sekitar Rp 42 juta per unit. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Inaproc, BGN mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,22 triliun pada 2025 untuk pengadaan 24.400 unit sepeda motor listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Emmo JVH Max diduga jadi motor untuk kebutuhan MBG Selain itu, tercatat paket pengadaan kendaraan roda dua untuk SPPG Wilayah II senilai Rp 406,5 miliar dengan volume 8.133 unit. Terdapat pula paket pengadaan lain senilai Rp 1,2 triliun untuk wilayah I, II, dan III dengan total 24.400 unit. Saat polemik mencuat, Dadan menjelaskan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 dengan mekanisme pembayaran bertahap. "Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap, termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen," ujar Dadan. Menurut Dadan, realisasi pengadaan tidak mencapai target awal. Dari kontrak sebanyak 25.644 unit, penyedia hanya mampu menyelesaikan 21.801 unit atau sekitar 85 persen hingga batas waktu yang ditetapkan. Ia juga membantah anggapan bahwa harga motor listrik yang dibeli BGN terlalu mahal. Menurutnya, harga pengadaan justru berada di bawah harga pasar. "Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran," kata Dadan. Tumpukan ompreng MBG saat disalurkan ke salah satu sekolah Untuk Menunjang Operasional MBG Dadan menjelaskan bahwa motor listrik yang diduga kuat merupakan Emmo JVX GT dan Emmo JVH Max itu dibutuhkan untuk mendukung operasional program MBG, terutama di daerah yang sulit dijangkau kendaraan roda empat. "Program ini menjangkau daerah-daerah yang sulit, termasuk desa-desa yang hanya bisa diakses dengan sepeda motor. Itu untuk menunjang operasional," ujarnya. Ia menambahkan, kendaraan tersebut tidak hanya digunakan oleh Kepala SPPG, tetapi juga oleh petugas yang terlibat dalam operasional dapur MBG. "Akan kita distribusikan untuk operasional seluruh personel di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau," katanya. Dadan juga memastikan tidak ada rencana pengadaan motor listrik tambahan pada 2026 karena kebutuhan tersebut telah diakomodasi melalui anggaran tahun sebelumnya. "Untuk sementara kita cukupkan dulu. Ini kan anggaran 2025, jadi 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," ujarnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026) Ditolak Kementerian Keuangan Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihak Kementerian Keuangan sebelumnya telah menolak rencana pengadaan motor listrik yang diklaim memiliki TKDN 50 persen itu. Menurut Purbaya, anggaran program MBG seharusnya lebih diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan makanan dibandingkan pembelian kendaraan operasional. "Itu software dari Dirjen Anggaran sedang diperbaiki sehingga tidak kebobolan seperti kemarin. Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN," kata Purbaya. Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi alokasi anggaran untuk pembelian motor listrik BGN pada 2026. "Ketika tahu, saya potong anggarannya," ujarnya. Menurut Purbaya, pengadaan yang telah direalisasikan kemungkinan besar menggunakan anggaran tahun 2025. Ilustrasi motor listrik Honda di IIMS 2025 Kembali Jadi Sorotan Setelah Dadan Dicopot Kontroversi pengadaan motor listrik BGN kembali mencuat setelah Presiden Prabowo melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakil kepala, yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Juru Bicara Presiden M. Qodari pada Selasa (2/6/2026). Menurut Prasetyo, keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja jajaran pimpinan BGN. "Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo. Ia menambahkan, pergantian pimpinan tersebut disertai apresiasi atas kontribusi jajaran sebelumnya dalam membangun dan mengembangkan BGN sebagai pelaksana program MBG. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+6 lainnya
