Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan terkait pengadaan 21.801 unit motor listrik yang sempat ditolak Menteri Keuangan Purbaya."Saya perlu klarifikasi terkait ini, yang pertama di dalam APBN anggaran badan gizi ada itu pengadaan motor roda dua, dan sampai Oktober dananya dalam keadaan terblokir," kata Dadan dalam wawancara eksklusif detikcom."Buka blokirnya pada Oktober, dan perlu Anda ketahui bahwa di dalam pengelolaan keuangan negara kita tidak bisa sendirian, jadi segala sesuatunya dalam perencanaan pasti ada persetujuan," ungkap dia. Dia menegaskan pihaknya tidak bekerja sendirian dalam proses pengadaan ini. Ia menepis isu bahwa pengadaan dilakukan secara sepihak tanpa pengawasan ketat."Ketika buka blokir ada persetujuan, ketika eksekusi ada persetujuan, jadi untuk pengelolaan anggaran negara, you are never alone, jadi tidak mungkin melakukan sendiri," tambahnya lagi."Jadi untuk kaitan itu saya kira seluruh proses yang ada sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional," ujar dia.Menurut Dadan, setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga eksekusi telah melalui mekanisme formal. Ia menyebutkan adanya forum tripartit yang melibatkan tiga pihak utama."Ketika anggaran ada, kemudian ada itu harus tersedia. Tersedia itu harus membuka blokir, ketika membuka blokir itu ada forum tripartit, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan juga Badan Gizi Nasional," jelas Dadan."Jadi tiga pihak itu menyetujui bahwa blokirnya bisa dibuka. Ketika proses dilakukan itu kan ada review aktif. Itu pun harus persetujuan dari Kementerian Keuangan," jelas Dadan.Dadan memastikan bahwa ketika anggaran tersedia dan kontrak telah dilakukan, pembayaran tetap melalui mekanisme yang dikontrol ketat oleh Kementerian Keuangan."Ketika proses ini sudah terjadi dan ada kontrak, maka pembayaran pun dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Uang itu tidak akan bisa digunakan tanpa persetujuan Kementerian Keuangan," tambahnya lagi.Sempat ditolak KemenkeuMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya tahun lalu sempat menolak pengadaan komputer dan motor. Dikutip detikFinance, Purbaya menyebut pengajuan pengadaan motor dan komputer untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat dilakukan tahun lalu. Purbaya mengaku tidak menyetujuinya dan menolak pengajuan tersebut."Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi," kata Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).Purbaya menilai anggaran untuk MBG seharusnya diprioritaskan untuk pengadaan makanan. Ia menyebut mitra MBG sudah mendulang untung sehingga bisa menyisihkannya untuk mencicil motor."Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi," tutur Purbaya.
+77 lainnya
