Pengadaan motor listrik MBG di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana menuai kontroversi. Sebab, ada puluhan ribu unit motor listrik yang dibeli. Terlebih lagi, harga per unitnya mencapai Rp 42 juta!Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Selama mengemban jabatan tersebut, ada sejumlah kebijakan yang menuai kontroversi, termasuk soal pengadaan motor listrik hingga puluhan ribu unit di tengah efisiensi anggaran. Nilai pengadaan itu bahkan mencapai triliunan rupiah. Dadan kala itu menyebut, pengadaan motor listrik merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 dan pembayarannya dilakukan secara bertahap. "Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit," ujar Dadan.Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01% atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit dari total yang ada pada kontrak. Secara total, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit.Ditelusuri melalui laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BGN melakukan pengadaan untuk pembelian sepeda motor roda dua pada 2025 sebesar Rp 1,22 triliun (Oktober 2025) untuk volume 24.400 unit. Pengadaan kendaraan roda dua untuk SPPI di seluruh wilayah Indonesia.Kemudian pengadaan kendaraan roda dua untuk SPPI wilayah dua; nilainya Rp 406,5 miliar pada Mei 2025. Jumlahnya 8.133 unit. Selanjutnya nilai Rp 1,2 triliun pada Juli 2025 dengan status pengadaan kendaraan roda 2 untuk SPPI wilayah I, II, dan III. Jumlahnya 24.400 unit.Dadan mengungkap motor listrik itu didapat dengan harga di bawah pasaran. BGN membeli motor itu dengan harga Rp 42 juta per unitnya."Harga pasaran Rp 52 juta, kita beli kalau nggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran," terang Dadan.Dadan lebih lanjut menjelaskan, motor itu diperuntukkan bagi SPPG di daerah-daerah. Terlebih di daerah yang sulit dijangkau."Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa daerah-daerah yang memang hanya bisa dengan motor. Saya kira itu untuk menunjang operasional," terang Dadan.Namun belakangan diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa rupanya pernah menolak pengadaan tersebut. Purbaya mengaku kebobolan dengan anggaran motor listrik BGN itu. Purbaya menyebut sudah menolak untuk pengadaan puluhan motor listrik Emmo yang diklaim punya TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) nyaris 50 persen itu. Purbaya menilai anggaran untuk MBG seharusnya diprioritaskan untuk pengadaan makanan. Ia menyebut mitra MBG sudah mendulang untung sehingga bisa menyisihkannya untuk mencicil motor."Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi ya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin," pungkas Purbaya.