PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) berharap pemerintah menerapkan kebijakan insentif kendaraan ramah lingkungan secara adil dan tidak hanya berfokus pada satu teknologi. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sinyal dari Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut insentif kendaraan akan diprioritaskan untuk mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV). Sementara untuk mobil hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), maupun range extender electric vehicle (REEV), pemerintah disebut belum memiliki rencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di GIIAS 2026, Selasa (4/8/2026). Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto mengatakan, Toyota tidak mempermasalahkan atas ada atau tidaknya insentif. Namun, perusahaan berharap pemerintah menerapkan kebijakan berdasarkan parameter yang jelas sehingga seluruh teknologi mendapat perlakuan setara. “Kami bukan bicara soal ada atau tidak ada insentif. Yang kami harapkan adalah kebijakannya fair,” kata Nandi ditemui di ICE BSD City, Tangerang, Selasa (4/8/2026). Insentif Berdasarkan Kontribusi Menurut Nandi, jika tujuan pemerintah adalah mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan ketahanan energi, maka seluruh teknologi yang mampu memberikan penghematan seharusnya ikut diperhitungkan. Pabrik Toyota di Karawang Ia mencontohkan, kendaraan hybrid, PHEV, hingga mobil bermesin konvensional yang efisien juga berkontribusi menekan konsumsi BBM, meski tingkat penghematannya berbeda-beda. “Kalau ukurannya penghematan bahan bakar, ya tinggal dihitung saja. Hybrid menghemat berapa, PHEV berapa, BEV berapa. Insentif bisa disesuaikan dengan kontribusi masing-masing,” ujarnya. Nandi menilai pendekatan tersebut akan menciptakan level playing field yang setara bagi seluruh pelaku industri, tanpa memandang jenis teknologi yang digunakan. “Kalau ukurannya ketahanan energi, ya semua teknologi yang bisa menghemat bahan bakar harus dihitung. Tinggal besarannya disesuaikan dengan hasil penghematannya,” kata dia. Soroti Produksi Lokal Selain aspek teknologi, Toyota juga berharap pemerintah mempertimbangkan tingkat kandungan lokal sebagai salah satu dasar pemberian insentif. Pabrik mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang, Jawa Barat. Menurut Nandi, kendaraan yang diproduksi di dalam negeri seharusnya memperoleh dukungan yang sama karena sama-sama memberikan nilai tambah bagi industri nasional. sama diproduksi lokal, ya perlakuannya juga sebaiknya sama. Itu yang kami maksud dengan fairness,” ujarnya. Ia mencontohkan kebijakan di Filipina yang memberikan insentif kepada seluruh kendaraan produksi lokal, baik BEV, hybrid, maupun kendaraan bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE). Oleh karena itu, Toyota berharap pemerintah menetapkan parameter yang jelas dalam penyusunan insentif, baik berdasarkan tingkat efisiensi energi maupun kontribusi terhadap industri dalam negeri. “Kalau acuannya penghematan energi, ya dihitung penghematannya. Kalau acuannya produksi lokal, ya semua yang diproduksi di Indonesia mendapat perlakuan yang sama. Yang penting kebijakannya fair,” ujar Nandi.
