— Menata sengkarut transportasi umum di Indonesia seolah menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah usai. Alih-alih berjalan mulus, sistem transportasi massal di berbagai daerah justru dinilai jalan di tempat, bahkan cenderung semrawut. Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sekaligus pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan, transportasi umum di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Menurut Agus, akar masalah dari carut-marutnya transportasi publik di Tanah Air bermula dari ketidakpatuhan terhadap rencana induk yang sudah disusun sejak awal. Intervensi kepentingan politik kerap membuat aturan yang ada menjadi tumpul. Armada Mikrotrans JakLingko di Terminal Grogol, Jakarta Barat "Masalahnya kan menata transportasi umum di kota-kota di Indonesia itu menjadi sulit karena pelanggaran master plan-nya rusak. Perubahan master plan, ada Undang-Undang, tabrak saja semua," ujar Agus, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. Dampak dari pengabaian rencana induk ini membuat pemerintah harus mengeluarkan energi dan anggaran yang jauh lebih besar jika ingin membenahi sistem dari nol. "Sehingga, mengatur transportasi umum itu sulit. Bisa dilakukan, tapi effort-nya besar dan mungkin biayanya juga besar," kata Agus. Wuling Mitra EV yang sedang uji coba jadi layanan Mikrotrans Belajar dari Jakarta dan Ketimpangan di Daerah Meski secara nasional masih rapot merah, Agus tidak menampik adanya secercah harapan di Ibu Kota. Jakarta dinilai mulai berhasil mengintegrasikan moda transportasinya, walaupun masih menyisakan pekerjaan rumah di sektor aksesibilitas awal dan akhir perjalanan (first mile dan last mile). "Contoh, Jakarta yang belum kan first mile, last mile-nya kan harus ada. Nah, yang Jakarta itu sudah bagus, Jaklingko tinggal diperluas saja. Sehingga, nanti ke Transjakarta, ke LRT, ke MRT, ke KCI (Kereta Commuter Indonesia) itu gampang," ujarnya. Transjakarta sebagai pilihan moda transportasi publik di DKI Jakarta Namun, cerita sukses Jakarta sayangnya tidak menular ke kota-kota besar lain di Indonesia. Ketimpangan fasilitas dan komitmen kepala daerah membuat kota besar seperti Bandung atau Surabaya masih terjebak dalam kemacetan klasik dan dominasi kendaraan pribadi. "Jakarta sudah mulai oke, katakan 70-80 persen sudah oke. Tapi, daerah lainnya, belum, seperti Bandung, Surabaya, dan lainnya. Nah, itu karena master plan-nya dilanggar. Jadi, planologinya bingung, mau dari mana mulainya," katanya. Toyota Rangga jadi angkutan kota Mikrotrans Butuh Peta Jalan dan Kebijakan yang Tegas Di sisi lain, Agus menyoroti bagaimana pemerintah terkesan gamang dalam membatasi populasi kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Akibatnya, pertumbuhan panjang jalan tidak akan pernah bisa mengejar pertumbuhan jumlah kendaraan. "Yang paling gampang itu memang angkutan umum. Terus juga kebijakan soal kendaraan itu enggak pernah beres-beres, mau berapa tahun. Tapi, sekali lagi, semua perencanaan itu harus dilakukan bertahap," ujar Agus. Sejumlah penumpang antre menunggu kedatangan KRL Commuter Line saat hari pertama kerja pascalibur Lebaran di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2026). Kepadatan penumpang KRL Commuter Line terjadi di Stasiun Bogor dengan didominasi para pekerja yang kembali ke rutinitas setelah menjalani libur Lebaran. Menurut Agus, Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat heterogen. Sehingga, dibutuhkan peta jalan untuk bisa menyelesaikan masalah transportasi. Ia menyayangkan sikap ego sektoral dan syahwat politik jangka pendek dari para pembuat kebijakan yang sering kali mengabaikan perencanaan matang demi mengejar pembangunan yang instan atau sekadar komoditas politik. Sejumlah penumpang Bus Transjakarta rute B41 terpaksa mengantre di bawah ruko kosong dekat kurungan ayam karena belum terdapat halte di pemberhentian Komsen Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Kamis (19/2/2026). "Itu sudah selalu saya ingatkan. Tapi, pemerintahnya maunya mumpung berkuasa, ya sikat saja sekarang. Harusnya ada tahapannya dong," kata Agus. Lebih lanjut, tantangan transportasi ke depan juga dinilai akan semakin kompleks seiring bergesernya demografi dan pola pikir pengguna jasa transportasi publik. Agus menambahkan, perkembangan transportasi umum juga harus mengikuti tuntutan masyarakat. Menurutnya, berbeda generasi maka bisa berbeda juga keinginannya. Pembenahan transportasi bukan lagi sekadar memindahkan orang dari titik A ke titik B, melainkan tentang kenyamanan, ketepatan waktu, dan pemanfaatan teknologi yang sesuai zaman. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+82 lainnya
