Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengingatkan para pejabat publik untuk lebih bijak dalam menggunakan sirine dan strobo. Menurutnya, pejabat seharusnya jadi contoh di jalan, bukan bikin risih pengguna jalan lain."Pak Mensesneg, Mas Pras, sudah menegaskan bahwa pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan, dan mencontoh Presiden Prabowo yang hormat kepada pengguna jalan lain. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga mengakui jarang menggunakan strobo, karena merasa terganggu, dan ingin memberikan contoh kepada masyarakat," kata Qodari di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (23/9) dikutip Antara. Qodari menuturkan, dirinya jarang sekali memakai strobo. Bahkan ketika masih menjabat Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Bahkan dia lebih sering menyetir sendiri."Tetap ada mobil walpri, tapi hanya pada kondisi tertentu saja menggunakan strobo. Misalnya, kalau harus ngejar meeting. Selebihnya nggak dipakai," ujarnya.Selain urusan strobo, Qodari juga menyinggung soal gaya hidup pejabat. Ia menekankan pentingnya hidup sederhana dan tidak pamer kemewahan di depan publik."Nggak boleh flexing. Jadi pejabat publik itu, masyarakat tahunya, maunya, nggak boleh mewah-mewah, karena anggarannya dari uang negara. Nah, uang negara dari pajak rakyat. Jangan sampai (kata rakyat, red.) gue susah-susah, lu seneng-seneng," kata Qodari.Menurut Qodari, pejabat publik perlu lebih banyak mendengar suara rakyat dan berempati dengan kondisi masyarakat. "Jangan sampai jadi pejabat yang buta dan tuli dengan masalah sekitar," ucapnya.Belakangan, wacana penggunaan strobo memang sedang ramai diperbincangkan. Publik mendorong gerakan "Setop Tot, Tot, Wuk, Wuk" yang menolak kendaraan dengan sirine dan strobo.Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho merespons keluhan publik dengan membekukan sementara penggunaan sirine dan strobo. Tapi alat isyarat litu masih diperbolehkan untuk kegiatan patroli dan pengaturan lalu lintas.
+81 lainnya
