Nissan GT-R R35 Barang Bukti OTT Noel Ebenezer Pakai Pelat Nomor Palsu

• Nissan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Termasuk menyita sejumlah kendaraan pribadinya, seperti Nissan GT-R R35.

Immanuel alias Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, dalam kasus dugaan korupsi pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Salah satu kendaraan yang disita adalah R35 yang diyakini sebagai Skyline Edition. Mobil ini dijual dalam jumlah terbatas dengan banderol sekitar 132.000 dolar AS atau sekitar Rp 2,1 miliaran.

Pelat nomor Nissan GT-R R35 milik Wamenaker Immanuel Ebenezer yang disita KPK tidak ada di data Bapenda Jabar.

Berdasarkan penelusuran redaksi, sedan sport yang menggunakan pelat nomor "D 1261 QGK" tersebut diduga pelat palsu. Pasalnya, datanya tidak muncul ketika dicari di laman resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat (Jabar).

Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Dedy Suhartono, mengatakan, orang memakai pelat nomor kendaraan palsu kebanyakan karena beberapa alasan.

"Menghindari tilang atau sanksi. Beberapa orang menggunakan pelat nomor palsu untuk menghindari tilang atau sanksi dari polisi karena pelanggaran lalu lintas ganjil genap atau masalah lainnya," ujar Dedy, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Nissan GT-R R35 Skyline Edition

"Menghindari pajak atau biaya. Pelat nomor palsu juga dapat digunakan untuk menghindari pajak kendaraan atau biaya lainnya yang terkait dengan kepemilikan kendaraan," kata Dedy.

Dedy menambahkan, pelat palsu dalam beberapa kasus digunakan untuk menghindari identifikasi oleh pihak berwajib, misalnya karena terlibat dalam kegiatan ilegal.

"Beberapa orang mungkin menggunakan plat nomor palsu untuk menggunakan kendaraan yang tidak memiliki izin atau tidak terdaftar secara sah," ujarnya.

Nissan GT-R R35 Skyline Edition

"Namun, perlu diingat bahwa menggunakan pelat nomor palsu adalah tindakan ilegal dan dapat berakibat pada sanksi hukum yang berat," kata Dedy.

Dasar Hukum dan Sanksi Pakai Pelat Palsu

Dedy menjelaskan, orang yang memakai pelat nomor kendaraan palsu dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yaitu:

- Pasal 280: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

"Selain itu, pelanggaran ini juga dapat dikenai sanksi tilang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ujar Dedy.