Pemerintah Kota Bandung kian serius dalam pembangunan Bus Rapid Transit Bandung Raya sebagai solusi kemacetan dan peningkatan layanan transportasi publik. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, integrasi transportasi massal membuka peluang investasi sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan. Farhan menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor Bus Rapid Transit karena parkir di badan jalan dan pedagang kaki lima tidak lagi diperbolehkan. "Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan," kata Farhan dikutip dari keterangan resmi, Senin (27/7/2026). Tarif Diwacanakan Rp 7.000 Farhan juga menyebut, Pemkot Bandung telah mendukung skema Public Service Obligation sejak 2024 karena Kota Bandung menjadi penerima manfaat utama layanan tersebut. Farhan berharap tarif Bus Rapid Transit sekitar Rp7.000 agar semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik. "Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik," ujarnya. Penggantian nama Bus Rapid Transportation (BRT) menjadi Metro Jabar Trans (MJT) demi mendukung hadirnya transportasi terintegrasi di Bandung Raya oleh Pj Gubenur Jabar Bey Machmudin di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (31/12/2024). Tidak Akan Menghilangkan Angkot Kemudian, Farhan juga mengatakan, angkutan kota tetap beroperasi dengan bertransformasi menjadi layanan feeder berbasis kendaraan listrik yang terhubung dengan koridor utama Bus Rapid Transit. "Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT," tutup Farhan.
