Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kerap menjadi faktor yang langsung memengaruhi perilaku masyarakat dalam beraktivitas. Setiap lonjakan harga energi, terutama yang bersifat mendadak, biasanya diikuti dengan penyesuaian pola mobilitas, baik dari sisi frekuensi perjalanan maupun pilihan moda transportasi. Fenomena tersebut bukan hal baru. Sejumlah negara telah mengalaminya lebih dulu, termasuk Filipina, yang sempat menghadapi tekanan harga BBM cukup tinggi. Kondisi itu memberikan gambaran nyata bagaimana masyarakat beradaptasi saat biaya energi melonjak dan daya beli tertekan. Yannes Martinus Pasaribu, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan, krisis energi seperti yang terjadi di Filipina memberikan gambaran jelas bahwa lonjakan harga BBM ekstrem bisa langsung mengubah perilaku mobilitas masyarakat. Test ride motor listrik Alva N3 "Ketika biaya bensin melonjak tajam, masyarakat secara alami akan beralih ke transportasi umum, berjalan kaki, atau bersepeda, serta mengurangi perjalanan yang tidak esensial," ujar Yannes, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. Menurut dia, perubahan tersebut bersifat spontan dan rasional, karena masyarakat akan mencari alternatif paling efisien untuk menekan pengeluaran harian. Transportasi umum menjadi pilihan utama, terutama bagi kelompok pekerja yang sebelumnya bergantung pada kendaraan pribadi. "Pola ini sangat mungkin terjadi juga di Indonesia jika tekanan harga atau pasokan BBM terganggu, terutama di kota besar di mana permintaan terhadap bus, KRL, MRT, angkot, hingga ojek online akan meningkat signifikan," kata Yannes. Stasiun pengisian daya ultra-cepat DC 480 kW co-branding Xpeng x Voltron buat mobil listrik hadir di Tangerang. Lonjakan permintaan terhadap transportasi umum berpotensi memicu respons cepat dari pemerintah. Kebijakan subsidi tarif atau program transportasi murah dinilai bisa menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan mobilitas tetap berjalan. Yannes menambahkan, pemerintah pun kemungkinan akan merespons dengan subsidi tarif atau program transportasi murah sebagai bantalan sosial. Dampaknya cukup positif karena bisa menekan konsumsi BBM nasional, mengurangi kemacetan, sekaligus mendorong gaya hidup lebih sehat. Meski demikian, tantangan tidak hanya muncul di kawasan perkotaan. Wilayah pedesaan dengan akses transportasi umum yang terbatas justru menghadapi risiko berbeda, karena ketergantungan terhadap kendaraan pribadi masih sangat tinggi. Ilustrasi motor listrik Davigo "Tapi, ada tantangan struktural yang tidak bisa diabaikan, di wilayah pedesaan atau daerah dengan akses transportasi umum terbatas, kenaikan harga BBM justru bisa menurunkan mobilitas masyarakat dan berdampak langsung ke ekonomi harian dan kenaikan baiaya produksi pertanian," ujarnya. Situasi tersebut menuntut pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif. Reformasi transportasi publik dan percepatan elektrifikasi kendaraan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada BBM sekaligus menciptakan sistem mobilitas yang lebih berkelanjutan. Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Kadek Mudarta menilai perlu kajian lebih dulu terkait bus listrik rute Singaraja-Denpasar, Bali. Yannes mengatakan, secara keseluruhan kondisi ini harusnya bisa menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten, untuk mempercepat reformasi transportasi publik yang lebih terintegrasi sekaligus elektrifikasi armada, dengan menggabungkan solusi transportasi massal dan kendaraan individu, seperti e-bike, motor listrik, mobil listrik atau hybrid. "Kunci utamanya ada pada desain kebijakan yang sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, agar transisi ini tidak hanya efisien secara energi, tetapi juga tetap inklusif dan berkeadilan," katanya. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang