Pajak kendaraan bermotor (PKB) tiap tahun pasti nilainya turun bila dilihat dari total pajak terutang. Dengan syarat tak ada denda keterlambatan, tunggakan atau penyesuaian tarif pajak. Hal ini terjadi lantaran ada unsur dalam penetapan PKB yang akan turun secara bertahap tiap tahunnya, yakni nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). Pemerintah daerah melalui Permendagri bisa melakukan penyesuaian nilai NJKB setiap tahunnya yakni melalui tabel penetapan NJKB yang diterbitkan. Kepala Bidang PKB Bapenda Jawa Tengah, Danang Wicaksono mengatakan penetapan PKB dihitung berdasarkan persentase dari NJKB, maka ketika NJKB turun, pajak pasti ikut turun. “Penetapan NJKB cenderung turun tiap tahunnya dengan nilai tak sama pada masing-masing model, namun secara rata-rata sekitar 2,5 persen,” ucap Danang kepada Kompas.com, belum lama ini. Pemerintah tak menutup mata dengan fenomena depresiasi mobil bekas belakangan ini yang dinilai tak menentu. “Ada kan, mobil yang harga jualnya turun drastis, nah dalam penetapan NJKB ini pemerintah juga mempertimbangkan sehingga presentasi penurunan lebih besar,” ucap Danang. Meski demikian, penurunan NJKB tak bisa sama persis dengan harga jual kembali suatu kendaraan, karena sifat pasar yang dinamis dalam menentukan harga suatu objek. “Ada juga kendaraan yang justru tiap tahun naik harganya, seperti kendaraan antik atau koleksi, pemerintah tidak bisa serta merta menaikkan NJKB juga,” ucap Danang. Kendati demikian, NJKB yang diterbitkan oleh pemerintah daerah bisa disesuaikan angka penurunannya pada masing-masing model. “Sehingga pada mobil-mobil mewah seperti Alphard, mobil Eropa, meski harga bekasnya di pasaran murah, tapi pajaknya masih cukup tinggi,” ucap Danang. Hal ini terjadi lantaran penurunan NJKB yang ditetapkan pemerintah terjadi secara bertahap, tak bisa mengikuti depresiasi harga mobil di pasaran. Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
+71 lainnya
