Subsidi BBM Penting Dilanjutkan demi Menjaga Daya Beli Masyarakat
Anggaran subsidi energi, termasuk untuk BBM, terus menjadi beban besar bagi APBN. Pada 2024, realisasi subsidi untuk BBM dan LPG bahkan mencapai Rp 230,5 triliun.
Sementara itu, sepanjang Januari–Agustus 2025, pemerintah telah menggelontorkan sekitar Rp 218 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, listrik, dan pupuk.
Menurut Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pakar bahan bakar serta pelumas, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, peran subsidi terhadap stabilitas harga BBM sangat krusial.
“Subsidi tentu berperan besar karena pengurangan subsidi akan menaikkan harga sehingga akan menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat,” katanya kepada Kompas.com, Senin (29/9/2025).
Tri menambahkan, bahwa meskipun subsidi per liter mungkin terkesan kecil, besarnya volume konsumsi BBM di Indonesia membuat beban anggarannya sangat tinggi dan dapat membebani APBN.
“Jumlah BBM yang sangat besar, walaupun subsidi per liter lebih sedikit, tetapi akan membuat anggaran untuk subsidi BBM menjadi sangat besar yang membebani APBN,” ujarnya.
Suasana SPBU Batam Center
Menurut Tri, mekanisme subsidi ini kemungkinan akan terus dipertahankan sampai tingkat pendapatan domestik bruto (GDP) masyarakat meningkat signifikan sehingga daya beli kuat.
Hal ini, menurutnya, juga sejalan dengan amanah UUD 1945 yang menyatakan bahwa sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diprioritaskan pemerintah demi kemakmuran rakyat.
Dengan tambahan data tersebut, jelas bahwa subsidi BBM masih menjadi instrumen vital dalam menjaga keseimbangan sosial-ekonomi di tengah tekanan harga energi.
Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara, agar subsidi tetap efektif tanpa menjadi beban tak terkendali.
