Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) disebut menganggarkan Rp 8,5 miliar untuk belanja mobil dinas gubernur. Pembelian mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar ini menjadi sorotan publik.Kendaraan dinas senilai Rp 8,5 miliar itu disebut memiliki spesifikasi mesin 3.000 cc hybrid. Dikabarkan, Gubernur Kalimantan Timur akan menggunakan kendaraan dinas jenis SUV Hybrid bermesin 3.000 cc dengan teknologi hybrid. Pengadaan mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar ini menuai sorotan publik di tengah rencana efisiensi anggaran.Diberitakan Antara, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar itu telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat. Menurutnya, kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana vital untuk menjangkau wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem di Kaltim. "Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni dikutip Antara.Anggaran Rp 8,5 miliar itu untuk pengadaan kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang mumpuni untuk kemampuan offroad. Tak disebutkan mobil offroad apa yang dibeli untuk mobil dinas Gubernur Kaltim. Dengan spesifikasi dan harga yang disebutkan, diduga mobil yang dipilih adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB. Berdasarkan daftar harga di situs resmi Land Rover Indonesia, Range Rover 3.0 Autobiography LWB dengan spesifikasi standard dijual dengan harga Rp 7,43 miliar di Jakarta. Mobil itu mengadopsi mesin 2.996 cc PHEV.Pihak Pemprov Kaltim melalui BPKAD telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang.Meskipun Pemprov sempat mencanangkan penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah ini disebut sebagai pengecualian proporsional guna mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara."Kondisi jalur di Kaltim sering kali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan," lanjutnya.