Menjelang mudik Lebaran 2026, wacana penerapan rekayasa lalu lintas dengan skema One Way Nasional kembali menjadi perhatian. Kebijakan ini kerap dianggap efektif untuk mengurai kepadatan kendaraan pribadi di jalur utama, terutama ruas tol Trans Jawa. Namun, di sisi lain, Organda menilai penerapan one way penuh secara nasional justru berpotensi menimbulkan dampak bagi angkutan umum, khususnya bus AKAP yang harus tetap beroperasi dua arah selama periode mudik. Jadwal dan lokasi jalan tol yang menerapkan one way. Plt. Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, menyebut skema one way sepenggal dinilai lebih cocok diterapkan dibanding one way nasional. Pasalnya, pemotongan arus secara total dapat mengganggu kelancaran bus yang bergerak dari arah berlawanan, terutama untuk armada yang harus kembali menjemput penumpang. “Mungkin (one way) sepenggal itu lebih baik,” kata Sani, kepada Kompas.com belum lama ini. Persiapan one way nasional arus balik Lebaran 2025 dari GT Kalikangkung Menurut Sani, bus sebagai angkutan massal seharusnya mendapat prioritas dalam manajemen lalu lintas saat mudik. Sebab, jalan tol merupakan jalur bebas hambatan yang memang dirancang untuk kendaraan dengan mobilitas tinggi dan jarak tempuh lebih efisien. “Jalan tol ini kan jalan bebas hambatan, lebih cepat secara kilometer relatif lebih pendek, dan jauh lebih nyaman,” ujarnya. Ilustrasi bus AKAP di terminal bus terpadu Pulogebang Ia menekankan bahwa ketika terjadi penumpukan di pintu tol, kendaraan pribadi seharusnya bisa dialihkan ke jalur non-tol. Sementara bus yang membawa puluhan penumpang justru perlu diprioritaskan agar tetap dapat melaju di jalur utama. “Yang kami harapkan itu manajemen mereka di pintu-pintu tol, mana tahu sudah ada penumpukan itu kendaraan pribadi dibuang ke non-tol. Tapi kendaraan masal diprioritaskan untuk masuk tol,” ucap Sani. Suasana Terminal Bus AKAP Lebak Bulus Organda menilai prinsip prioritas ini penting karena bus membawa kepentingan masyarakat yang lebih luas dibanding kendaraan pribadi. Dalam satu armada, jumlah penumpang bisa mencapai puluhan orang, sehingga kelancaran operasional bus berdampak langsung pada mobilitas publik. “Karena kepentingan satu orang, lima orang, sama lima puluh orang, lebih prioritasnya mana? Kan lima puluh orang,” ujar Sani. “Jadi itu yang saya bilang, kita harapkan pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan masal. Intinya itu,” kata dia. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang