Hal ini membuatnya memerintahkan agar aturan tersebut dilonggarkan. Pernyataan ini disampaikan ketika wawancara khusus dengan para pemimpin redaksi media massa nasional awal April 2025. "Pertama soal TKDN, saya akui. Kadang-kadang ada K/L (kementerian/lembaga) kita yang terlalu kaku. Sudah saya perintahkan untuk kita longgarkan," ujar Prabowo dilansir dari YouTube Harian Kompas, Selasa (15/4/2025). Menanggapi pernyataan tersebut, Sales Director Chery Sales Indonesia Budi Darmawan mengatakan, pihaknya tidak bisa bicara banyak sebab itu baru pernyataan belum ada putusan apapun. "Karena aturannya belum ada. Biasanya kan dari situ nanti akan ada juklak (Petunjuk Pelaksanaan). Nah kalau udah keluar juklaknya baru kita bisa bicara," kata Budi yang ditemui di Jakarta, Selasa (15/4/2025). "Kita juga belum bisa berkomentar. Karena yaitu tadi juklaknya belum ada. Kalau kita komentar, tahu-tahu nanti juklaknya begini atau begitu kan jadi tidak relevan," ujarnya. Sebelumnya, pemerintah membuka opsi untuk merelaksasi nilai TKDN namun untuk sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) ke pemerintah AS sebagai salah satu upaya untuk melobi pengenaan tarif impor. Ada tiga opsi investasi sebagai syarat pemenuhan TKDN, yakni skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi. Cakupannya sangat luas dan diterapkan di berbagai industri termasuk otomotif.
+85 lainnya
