Imbauan pemerintah agar produsen otomotif tidak menaikkan harga kendaraan dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) menuai tanggapan dari pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu. Ia menyebut langkah tersebut realistis dalam jangka pendek, namun akan sulit diterapkan tanpa dukungan nyata dari pemerintah. “Imbauan Menperin realistis dalam jangka pendek, mengingat komitmen awal produsen dan urgensi menjaga stabilitas ekonomi. Tapi tekanan biaya di lapangan tidak bisa diabaikan,” ujar Martin, kepada Kompas.com, Senin (14/7/2025). Produksi Yaris Cross di Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Menurutnya, industri otomotif saat ini sedang menghadapi tekanan dari berbagai sisi, yang bakal sulit untuk diantisipasi. Mulai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sampai lonjakan harga bahan baku impor, yang menyumbang lebih dari 50 persen komponen kendaraan, hingga kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada 2025. “Menahan harga di tengah kenaikan biaya parts, logistik, dan upah, sementara permintaan pasar melemah, hanya akan menumpuk stok dan memicu tekanan keuangan bagi APM. Ini juga bisa berdampak ke ekosistem industri komponen lokal yang sudah mapan,” ucap Martin. Martin menilai, agar kebijakan ini bisa berjalan, perlu ada solusi struktural dari pemerintah. Ia mengusulkan beberapa langkah konkret. Dari relaksasi aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) berbasis waktu agar pelaku industri tidak terlalu terdampak fluktuasi nilai tukar dan gangguan rantai pasok global. Lalu, dukungan pembelian kendaraan niaga oleh pemerintah daerah dan pemberian insentif bagi UMKM untuk memperluas pasar kendaraan produktif. Termasuk, skema pembiayaan inovatif, guna mengatasi bunga cicilan yang tinggi. Fasilitas pabrik Daihatsu di Karawang, Jawa Barat Dukungan ekspor kendaraan ke pasar Asia Selatan dan ASEAN, yang masih menunjukkan daya beli relatif stabil. Insentif fiskal dan reinvestasi efisiensi produksi agar beban biaya dapat ditekan tanpa mengorbankan tenaga kerja. Martin menegaskan, tanpa kombinasi kebijakan fiskal, dukungan pasar, dan insentif logistik yang konkret, industri akan kesulitan menahan diri dari kenaikan harga atau efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja. Ilustrasi pameran otomotif. “Soal permintaan pemerintah untuk tidak melakukan PHK dan tidak menaikkan harga tersebut terlihat ideal di atas kertas, untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi,” kata Martin. “Tetapi sulit untuk direalisasikan para pelaku industri di lapangan tanpa kompensasi konkret,” ujar dia.
