Kondisi geopolitik global yang berpotensi membuat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kian bergejolak di dalam negeri. Hal ini membuat sejumlah pemerintah pusat dan daerah juga turut memikirkan berbagai strategi di tengah ketidakpastian ketersediaan BBM yang belum stabil. Misalnya seperti DKI Jakarta yang terus memprioritaskan penggunaan kendaraan umum untuk situasi ini. Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal Dinas Perhubungan DKI Jakarta Made Jony Sasrawan mengatakan, pada Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Pasal 8 ada target untuk memindahkan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Selaras dengan target tersebut, di DKI Jakarta juga sudah menyiapkan transportasi umum berbasis listrik mulai tahun 2022 untuk menuju Net Zero Emission. "Di mana, 2030 target kita ada 10.000 bus listrik atau layanan angkutan umum yang ada di DKI Jakarta diharapkan semua sudah berbasis baterai atau listrik. Dari 10.000 itu di tahun 2026 ini sudah terealisasi ada 480 unit bus listrik yang dibawa oleh PT Transportasi Jakarta," katanya di acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Solusi Strategis Hadapi Kelangkaan BBM: Akselerasi Elektrifikasi Transportasi Publik dan Industri, Rabu (15/4/2026). Namun, untuk memenuhi target tersebut menurut Made membutuhkan perjalanan yang panjang. Misalnya kesiapan ekosistem pengisian daya baterai atau charging station kendaraan sangat penting bagi bus listrik. Sebab saat ini charging baru tersedia di pool bus atau kembali tempat penyimpanan kendaraan khusus bus Transjakarta. Peresmian bus listrik trasnjakarta, Selasa (8/3/2022) "Karena lahan di DKI memang sangat susah, sehingga kita mendorong adanya ekosistem baru untuk charging," katanya. Made juga menyebutkan, di Provinsi Jakarta sendiri subsidi transportasi adalah subsidi yang paling besar. 6 persen APBD Jakarta dikeluarkan untuk subsidi transportasi, kurang lebih sekitar Rp 5 triliun. "Namun, berdasarkan kajian dari LPEM FEB UI memang dari total subsidi yang kita keluarkan tidak ada yang sia-sia. Setiap Rp 1 triliun subsidi yang kita keluarkan, memang itu ada membuat manfaat ekonomi secara benar," katanya. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+37 lainnya
