Kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyebab kematian hingga kemiskinan. Belajar dari negara maju, seharusnya keselamatan lalu lintas sudah masuk kurikulum pendidikan sejak dini.Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, pendidikan keselamatan lalu lintas di negara maju umumnya tidak hanya berfokus pada pengenalan rambu. Namun, pendidikan keselamatan lalu lintas diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan pembentukan karakter sejak usia dini."Pendekatannya sering kali menggabungkan aspek psikologi, infrastruktur yang mendukung pembelajaran, serta penegakan hukum yang ketat," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya. Menurut Djoko, lonjakan kecelakaan usia produktif menuntut integrasi pendidikan keselamatan sejak sekolah dasar. Seperti di mancanegara, ini adalah investasi jangka panjang demi menyelamatkan masa depan bangsa.Djoko mencontohkan negara Jepang dengan budaya mandiri dan omoiyari. Jepang menekankan pada kemandirian dan etika berkendara yang disebut Omoiyari (empati/tenggang rasa). Sejak usia 6 tahun, anak-anak juga dilatih berjalan kaki ke sekolah secara berkelompok tanpa pendampingan orang tua."Ini secara tidak langsung mengajarkan mereka cara menyeberang dan memahami ritme lalu lintas," katanya.Sementara itu, Swedia menerapkan konsep Vision Zero yang menyatakan bahwa tidak ada jumlah kematian yang dapat diterima di jalan raya."Tanggung jawab system, pendidikan di Swedia menekankan bahwa manusia bisa melakukan kesalahan (human error), sehingga edukasi dibarengi dengan desain infrastruktur yang 'memaafkan' kesalahan tersebut (seperti pembatas jalan yang fleksibel dan zona 30 km/jam). Pendidikan keselamatan jalan adalah bagian dari materi wajib yang diajarkan secara spiral (berulang dengan tingkat kesulitan meningkat) dari TK hingga SMA," sebut DJoko.Djoko menilai, Indonesia perlu mengintegrasikan pendidikan keselamatan lalu lintas ke dalam kurikulum. Ini bukan sekadar upaya administratif, tapi langkah strategis untuk memutus rantai kecelakaan yang didominasi oleh usia produktif."Alasan fundamental mengapa kurikulum ini menjadi sangat krusial di Indonesia," kata Djoko.Djoko bilang, Indonesia perlu membangun budaya keselamatan sejak dini. Perubahan perilaku tidak bisa terjadi secara instan melalui penilangan di jalan raya saja. Dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah, etika berlalu lintas dipandang sebagai bagian dari norma sosial dan karakter bangsa, bukan sekadar ketakutan pada denda."Anak-anak yang teredukasi dengan baik sering kali menjadi 'pengingat' bagi orang tua mereka saat berkendara, yang secara tidak langsung memperluas jangkauan edukasi ke lingkup keluarga," katanya.Selanjutnya, Djoko menyebut perlu menekan angka fatalitas usia produktif. Berdasarkan data Korlantas Polri, sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas berada pada rentang usia remaja hingga dewasa muda."Banyak siswa SMP dan SMA di Indonesia yang sudah mengendarai sepeda motor sebelum memiliki SIM karena kebutuhan mobilitas. Kurikulum keselamatan memberikan pemahaman mengenai risiko teknis dan hukum yang selama ini sering diabaikan. Selain itu, untuk melindungi usia produktif dari kecelakaan berarti melindungi potensi ekonomi dan masa depan bangsa," ujarnya.Kemudian, anak-anak sejak dini perlu memahami etika di ruang publik. Jalan raya adalah ruang publik yang paling demokratis sekaligus paling berbahaya. Kurikulum ini mengajarkan tentang hierarki pengguna jalan, yakni memberikan pemahaman bahwa pejalan kaki dan pesepeda memiliki prioritas utama dibandingkan kendaraan bermotor."Di samping itu membentuk toleransi dan empati. Dengan mengurangi budaya arogan atau 'adu cepat' di jalan yang sering menjadi pemicu kecelakaan maupun konflik sosial (road rage)," sebutnya.Terakhir standardisasi pengetahuan secara nasional. Selama ini, lanjut Djoko, pengetahuan lalu lintas di Indonesia sering kali bersifat fragmentaris (potongan-potongan informasi). Kurikulum memastikan setiap anak, baik di kota besar maupun daerah terpencil, mendapatkan standar informasi yang sama mengenai arti rambu, cara menyeberang yang benar, dan penggunaan alat keselamatan (helm SNI dan sabuk pengaman)."Seiring berkembangnya infrastruktur seperti jalan tol dan kendaraan listrik, kurikulum membantu masyarakat beradaptasi dengan aturan-aturan baru yang lebih kompleks," ucap Djoko.
+76 lainnya
