Bisakah Indonesia mencapai kualitas udara yang lebih bersih seperti Beijing? Pertanyaan ini muncul di tengah dorongan percepatan adopsi kendaraan elektrifikasi di Tanah Air. Vice Chairman Market Development Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, menilai peluang tersebut tetap terbuka, namun sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah, terutama terkait insentif. “Sebenarnya apa tujuan kita galakkan mobil listrik? Itu kan satu menghemat BBM, kedua menurunkan polusi karena Indonesia ikut Paris Agreement,” ujar Jongkie ditemui di Wuhu, China, Sabtu (25/4/2026). Menurut dia, sejak awal pelaku industri mempertanyakan fokus insentif yang lebih condong ke Battery Electric Vehicle (BEV), sementara teknologi elektrifikasi lain belum mendapat perlakuan setara. “Waktu itu kita bilang, kenapa BEV yang disupport? HEV kok enggak? PHEV kok enggak? Apalagi sekarang ada REEV. Mobil-mobil ini sudah sepantasnya diberikan insentif,” kata Jongkie. Ia menegaskan, skema insentif tidak harus disamakan, melainkan bisa disesuaikan dengan karakter masing-masing teknologi. Ilustrasi kendaraan listrik milik insan PLN tengah mengisi daya di salah satu kantor unit PLN.Baca juga: Jongkie menjelaskan, kendaraan seperti Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Range Extender Electric Vehicle (REEV) tetap menawarkan manfaat signifikan. Selain emisi lebih rendah karena mesin pembakaran internal (ICE) jarang digunakan, konsumsi bahan bakarnya juga lebih efisien hingga 20–30 persen. Di sisi lain, kendaraan jenis ini tidak sepenuhnya bergantung pada infrastruktur pengisian daya dan memiliki harga yang relatif lebih terjangkau karena kapasitas baterai lebih kecil. “Mobil ini rendah polusi karena mesinnya jarang jalan. Karena mesin ICE jarang jalan, konsumsi BBM lebih hemat 20-30 persen. Mobil ini juga enggak perlu charging station. Harga mobil ini tidak semahal BEV karena baterainya kecil,” ucap Jongkie. Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak mengulangi pengalaman Thailand yang dinilai terlalu cepat beralih ke BEV hingga berdampak pada industri komponen kendaraan konvensional. Mobil listrik Polytron G3 sebagai official car Indonesia Open 2026 “Jangan sampai kaya Thailand. Mobil-mobil ini masih memakai komponen ICE. Di Thailand, karena semua pindah ke BEV, pabrik-pabrik itu tutup,” kata Jongkie. Menurut dia, insentif untuk HEV, PHEV, dan REEV tidak hanya mendorong penjualan, tetapi juga menjaga keberlangsungan industri komponen seperti radiator, knalpot, dan filter. Di sisi lain, ia menyoroti bahwa berbagai insentif kendaraan elektrifikasi saat ini mulai berkurang, padahal kontribusinya penting dalam menekan konsumsi BBM bersubsidi sekaligus mengurangi polusi. “Paling tidak sekarang sudah disadari mobil elektrifikasi (selain BEV) juga menurunkan subsidi BBM yang Rp 500 triliun dan menekan polusi,” ujarnya. Menjawab pertanyaan apakah Indonesia bisa seperti Beijing, Jongkie menilai hal itu bergantung pada konsistensi kebijakan untuk mendorong daya beli masyarakat. “Jadi kita bisa kaya Beijing? Tergantung apakah kendaraan elektrifikasi ini dikasih insentif atau tidak sehingga merangsang daya beli masyarakat. Kalau dikasih lagi, mudah-mudahan bisa cepat,” kata dia. Selain insentif, pemerataan infrastruktur juga dinilai krusial, khususnya pengembangan stasiun pengisian daya. “Infrastruktur berupa charging station juga perlu digalakkan, jangan fokus ke kota tertentu. Itu penting untuk menunjang seberapa cepat adopsi kendaraan listrik,” ujar Jongkie. Sebagai gambaran, Beijing telah menjalani transformasi besar dalam dua dekade terakhir, terutama di sektor transportasi dan lingkungan. Data Local Governments for Sustainability (ICLEI) mencatat, antara 1998 hingga 2017 jumlah kendaraan di kota tersebut meningkat 335 persen, sementara produk domestik bruto (PDB) melonjak lebih dari 1.000 persen. Lonjakan itu sempat memperburuk kualitas udara, dengan puncaknya pada 2013 ketika kadar PM2.5 mencapai 101,56 mikrogram per meter kubik. Pemerintah China kemudian merespons melalui berbagai kebijakan, mulai dari penguatan transportasi publik, penerapan zona rendah emisi, hingga dorongan besar terhadap kendaraan listrik melalui insentif dan pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil. Meski menunjukkan perbaikan, proses tersebut tidak terjadi secara instan dan masih menghadapi berbagai tantangan, menandakan bahwa upaya menuju udara bersih membutuhkan kebijakan lintas sektor dan waktu yang panjang. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+4 lainnya
