Kebijakan baru terkait pajak kendaraan listrik mulai menuai beragam respons dari masyarakat, termasuk komunitas pengguna. Setelah sebelumnya mendapatkan berbagai insentif, mobil listrik kini tidak lagi sepenuhnya bebas pajak seiring terbitnya aturan terbaru. Perubahan ini membuat sebagian pengguna merasa keberatan, terutama karena salah satu daya tarik utama kendaraan listrik selama ini adalah biaya kepemilikan yang lebih ringan, termasuk dari sisi pajak. Joni, anggota komunitas EV BYD, mengaku cukup menyayangkan kebijakan tersebut. Menurut dia, kenaikan beban pajak bisa mengurangi minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. “Sayang banget harus berubah nilai pajaknya jadi tinggi sekali dibanding sebelumnya, padahal salah satu pertimbangan menggunakan mobil listrik adalah keringanan pajaknya. Selain itu kan juga sudah membantu dalam mengurangi polusi udara,” kata Joni, kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2026) Aletra L8 EV Ia berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan tersebut, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini dan harga bahan bakar yang terus meningkat. “Harapannya, semoga bisa di pertimbangkan ulang lagi dalam kondisi ekonomi sekarang yang di mana harga BBM juga semakin tinggi dan mulai banyak yang beralih ke mobil listrik. Justru untuk mendapatkan keringanan biaya operasional, tetapi ini malah di bebankan dari sisi perpajakan,” ujarnya. Keluhan serupa juga disampaikan Zyovani, pendiri Aletra L8 Owners Club Indonesia. Ia menilai perubahan kebijakan yang terlalu cepat membuat konsumen merasa dirugikan. “Saya sekarang pengguna Aletra L8 EV dan pendiri Aletra L8 Owners Club Indonesia (ALOCI). Saya dari taksi online mobil listrik yang juga komunitas mobil listrik sangat kecewa dengan perubahan peraturan yang sangat cepat seperti ini, terkesan kami seperti di prank. Salah satu yang membuat kami tertarik tentu adalah pajaknya yang murah. Eh pas sudah beli, malah pajak dinaikan,” kata Zyovani. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat maupun pelaku industri. “Kita berharap jangan terburu-buru. Dikaji mendalam. Buat kebijakan yang berkelanjutan, jangan berubah-ubah dan tak tentu arah,” ujarnya. Respons dari komunitas ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan fiskal tidak hanya berdampak pada angka biaya, tetapi juga pada persepsi dan kepercayaan konsumen terhadap arah pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang