Rencana pemerintah kembali menggulirkan subsidi motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit mulai Juni 2026 menuai sorotan. Program yang menyasar pembelian 100.000 motor listrik dengan total anggaran Rp 500 miliar itu dinilai belum menyentuh akar persoalan mobilitas masyarakat Indonesia. Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, menilai anggaran jumbo tersebut seharusnya bisa diarahkan untuk memperkuat transportasi umum yang manfaatnya jauh lebih luas bagi masyarakat. Ilustrasi subsidi motor listrik. Menurut Djoko, subsidi kendaraan listrik pribadi memang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengejar target transisi energi dan penurunan emisi karbon. Kurang Tepat Sasaran Namun, kebijakan tersebut dianggap kurang tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati pengguna kendaraan privat dibanding masyarakat luas yang masih bergantung pada transportasi umum. “Memilih antara memberi insentif pembelian 100.000 motor listrik pribadi atau membenahi sistem angkutan umum di berbagai kota adalah ujian komitmen pemerintah terhadap hajat hidup orang banyak,” ujar Djoko, kepada Kompas.com, Minggu (24/5/2026). Ilustrasi halte Transjakarta. Banyak pekerja Indonesia bekerja lebih dari 40 jam seminggu, bahkan lembur hampir setiap hari. Djoko menjelaskan, jika mengacu pada program Buy the Service (BTS) yang dijalankan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sejak 2020, anggaran Rp 500 miliar sebenarnya mampu membenahi sistem transportasi di sekitar 10 kota. Dana tersebut dinilai cukup untuk membangun tiga hingga lima koridor angkutan umum di tiap kota dengan dukungan delapan sampai 10 armada bus per koridor. Menurut dia, langkah tersebut jauh lebih strategis karena dapat menjadi jaring pengaman ekonomi masyarakat di tengah ancaman kenaikan biaya energi dan bahan bakar minyak (BBM). Layanan Teman Bus dengan basis Buy The Service resmi beroperasi di Solo Angkutan umum murah atau gratis untuk pelajar, mahasiswa, guru, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah dinilai dapat menjadi bentuk subsidi langsung yang lebih tepat sasaran dibanding insentif pembelian motor listrik pribadi. Selain itu, investasi pada transportasi publik juga dianggap lebih efisien dari sisi fiskal. Sebab, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas sekaligus membantu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan subsidi BBM dalam jangka panjang. Djoko menilai, kebijakan yang terlalu berorientasi pada kendaraan pribadi justru berpotensi memperburuk persoalan transportasi di Indonesia. “Terus memanjakan kendaraan pribadi hanya akan memperpanjang lingkaran setan kemacetan, kecelakaan usia produktif, dan inefisiensi anggaran,” kata dia. Warga menggunakan masker saat mengendarai sepeda motor di Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Senin (4/5/2020). Provinsi DKI Jakarta memasuki pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang ke tahap kedua. Tujuan PSBB ini adalah untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Bisa Tekan Kecelakaan dan Kemacetan Djoko juga menyoroti aspek keselamatan transportasi yang menurutnya masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Ia menyebut banyak kecelakaan lalu lintas di daerah melibatkan pelajar dan mahasiswa yang menggunakan sepeda motor akibat minimnya pilihan transportasi umum. Dengan tersedianya angkutan umum yang terintegrasi, angka kecelakaan di usia produktif diyakini bisa ditekan secara signifikan. Terlebih, lebih dari 75 persen kecelakaan lalu lintas di Indonesia melibatkan sepeda motor. Pemkab Bogor mulai mengoperasikan layanan bus listrik gratis yang menghubungkan Stasiun Bojonggede dan Sentul City. Layanan ramah lingkungan ini diluncurkan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto saat Car Free Day (CFD) di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Minggu (5/4/2026). Selain faktor keselamatan, penguatan transportasi umum juga dinilai mampu membantu pemerataan pembangunan dan konektivitas regional. Dana Rp 500 miliar tersebut, menurut Djoko, dapat digunakan untuk modernisasi armada, pemberdayaan operator lokal, hingga digitalisasi sistem pembayaran dan pelacakan armada secara real time. Di sisi lain, dampak lingkungan dari pengembangan transportasi umum juga dianggap lebih besar secara kolektif. Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua. Kehadiran angkutan massal di berbagai kota diyakini dapat mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, sekaligus menciptakan tata ruang perkotaan yang lebih manusiawi. “Solusi nyata transisi energi bukanlah memindahkan kemacetan dari motor berbahan bakar minyak ke motor listrik, melainkan memindahkan penumpangnya ke transportasi umum yang layak,” ucap Djoko. Ia pun meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk mulai mengubah arah kebijakan transportasi nasional agar lebih berpihak pada kepentingan publik luas dibanding kendaraan pribadi. “Kementerian Perhubungan harus segera memutar kemudi kebijakan, hentikan pemborosan fiskal yang bias privat, dan mulailah membangun masa depan mobilitas publik daerah yang jauh lebih manusiawi,” ujarnya. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+69 lainnya
