Sebagai upaya mendukung mobilitas kawasan ASEAN, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Muiz Thohir memastikan berkomitmen mendorong pengembangan transportasi publik yang bersih, cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan. Muiz mengatakan, bagi banyak kota di kawasan ASEAN, keberhasilan transformasi transportasi berkelanjutan sangat ditentukan oleh kemampuan menghadirkan sistem layanan bus yang andal, efisien, terjangkau, dan inklusif bagi masyarakat. "Untuk itu, kami berkomitmen terus mendorong pengembangan sistem transportasi publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat,” jelas Muiz. Menurutnya, angkutan bus dapat menjadi moda transportasi yang strategis untuk mendukung konektivitas harian masyarakat. Selain itu, layanan tersebut juga memiliki kemampuan pengembangan yang tinggi dalam mendukung sistem transportasi perkotaan maupun regional. booth Ditjen Intram Karena itu, saat ini Kemenhub terus melakukan upaya memperkuat sistem transportasi publik nasional, salah satunya dengan mengembangkan proyek Bus Rapid Transit (BRT) bersama World Bank di wilayah Cekungan Bandung (BRT Bandung Basin Metropolitan Area) dan BRT di wilayah Sumatera Utara yang mencakup Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang). “Saat ini kami bekerja sama dengan World Bank untuk mengembangkan pilot project BRT Sumatera Utara dan BRT Bandung dengan dedicated lane, halte, termasuk pengembangan ITS untuk mendukung operasional,” kata Muiz. Lebih lanjut, Muiz menjelaskan Kemenhub juga tengah memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku industri, mitra pembangunan, dan operator transportasi. Penggantian nama Bus Rapid Transportation (BRT) menjadi Metro Jabar Trans (MJT) demi mendukung hadirnya transportasi terintegrasi di Bandung Raya oleh Pj Gubenur Jabar Bey Machmudin di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (31/12/2024). Adapun upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai langkah mewujudkan transportasi publik yang semakin andal, terintegrasi, dan mampu menjadi pilihan utama masyarakat. Untuk konsep yang dikembangkan di BRT Bandung maupun Medan merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Pemerintah pusat akan membangun infrastruktur BRT, sedangkan penyediaan sarananya, termasuk bus listrik, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi, itu bentuk kolaborasi dan komitmen bersama,” ujarnya. Bus listrik melayani masyarakat di IKN "Apabila kita ingin kota yang lebih bersih, maka diperlukan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Jika ingin mobilitas yang lebih efisien, diperlukan sistem transportasi yang lebih cerdas. Bila menginginkan perjalanan yang semakin terhubung dan seamless, diperlukan konektivitas yang semakin kuat antarmoda dan antarwilayah yang dapat diwujudkan dengan kolaborasi,” kata Muiz. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+53 lainnya
