Kendala Indonesia Menuju Bebas Truk ODOL 2027
Pemerintah menargetkan Indonesia bebas truk Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027.
Namun, rencana Menteri Perhubungan (Menhub) untuk membubarkan jembatan timbang (JT) demi mengurangi praktik pungutan liar (pungli) menimbulkan pertanyaan soal efektivitas pengawasan angkutan barang di lapangan.
Jembatan timbang selama ini menjadi instrumen utama untuk menindak pelanggaran truk bermuatan lebih di jalan nasional.
Selain itu, JT juga berfungsi sebagai titik pendataan asal, tujuan, dan jenis barang yang diangkut, data yang sebenarnya dapat digunakan sebagai indikator penting pergerakan logistik dan ekonomi daerah.
“Kalau jembatan timbang dihapus, bagaimana Kementerian Perhubungan memastikan pengawasan ODOL di jalan nasional yang tidak dilalui jalan tol?” ujar Felix Iryantomo, Peneliti Senior Inisiatif Strategis Transportasi (Instran), kepada Kompas.com, Kamis (28/8/2025).
Uji coba penimbangan truk dengan perangkat Weigh In Motion di Jembatan Timbang Kulwaru, Kulon Progo, Rabu (26/1/2022)
Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan perangkat Weigh in Motion (WIM) yang mampu menimbang kendaraan dalam kondisi bergerak.
Teknologi ini disebut bisa meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan pengemudi, sehingga mengurangi potensi pungli.
Namun, WIM baru bisa dipasang di ruas jalan tol, yang saat ini masih terbatas pada jalur tertentu di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Keterbatasan jaringan tol membuat penerapan WIM tidak bisa menjangkau seluruh wilayah. Padahal sebagian besar distribusi logistik nasional justru berlangsung di jalan non-tol,” kata Felix.
Dengan kondisi tersebut, target pemerintah mencapai zero ODOL pada 2027 dianggap sulit dicapai bila pengawasan di jembatan timbang benar-benar dihapus tanpa alternatif yang menyeluruh.
