Truk ODOL: Gambaran Buram Wajah Angkutan Logistik Nasional

Fenomena truk over dimension and over load (ODOL) masih menjadi persoalan besar yang membayangi wajah angkutan logistik nasional.

Kondisi ini bukan hanya merusak infrastruktur jalan dan membahayakan keselamatan, tetapi juga memunculkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 47,43 triliun per tahun.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa maraknya ODOL mencerminkan lemahnya penegakan hukum. “Truk ODOL yang dibiarkan melintas menunjukkan adanya ketidakadilan hukum. Ketegasan aparat sangat menentukan agar masalah ini tidak terus merugikan publik,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (22/9/2025).

Dampak keberadaan truk ODOL sangat luas.

Selain meningkatkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas, kendaraan dengan muatan berlebih juga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.

Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 27.000 kecelakaan melibatkan angkutan barang, dengan sekitar 6.000 orang meninggal dunia akibat pelanggaran muatan ODOL.

Tak hanya itu, penindakan di lapangan juga menunjukkan skala pelanggaran yang mengkhawatirkan.

Tanpa aturan usia kendaraan, truk tua masih bebas beroperasi, membuat kebijakan Zero ODOL sulit berjalan maksimal dan adil.

Dalam operasi gabungan periode 2020–2025, rata-rata 34 persen truk yang diperiksa terbukti melanggar aturan dimensi dan muatan.

Bahkan pada 2025, Korlantas mencatat sudah ada lebih dari 32.000 kendaraan ODOL terdeteksi hanya dalam kurun Januari hingga Juni.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyadari seriusnya persoalan tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menegaskan bahwa penanganan ODOL tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan sopir dan tata kelola logistik secara menyeluruh. “Kami ingin memastikan bahwa penghapusan ODOL sejalan dengan peningkatan perlindungan sopir, termasuk akses jaminan sosial dan upah yang layak,” kata Aan.

Kemenhub telah menyiapkan sembilan langkah strategis untuk mengendalikan truk ODOL.

Di antaranya adalah pengetatan uji kendaraan bermotor, pengawasan di jalan melalui jembatan timbang, serta digitalisasi sistem pengendalian muatan.

Truk ODOL mengalami patah as roda di Jalan Adi Sumarmo, Karanganyar

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan ODOL 2025–2029 sebagai peta jalan menuju target Zero ODOL.

Meski begitu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, asosiasi pengusaha, hingga masyarakat sipil diharapkan berperan aktif.

Djoko menegaskan, tanpa keberanian dan konsistensi, ODOL akan terus menjadi gambaran buram wajah angkutan logistik nasional.