JAKARTA, KOMPAS.com – Kemacetan di jalur Puncak sering dianggap sebagai "ritual tahunan", terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Kondisi Kemacetan Puncak Meski antrean kendaraan kerap memanjang dan perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, banyak masyarakat tetap memilih datang ke kawasan wisata pegunungan ini. Polisi sedang memberlakukan sistem oneway menuju Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jumat (26/12/2025). Adaptasi Sosial Masyarakat Ketua Umum Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Budi Susandi mengatakan, kondisi tersebut tidak lepas dari pola adaptasi sosial yang terbentuk bertahun-tahun. Menurutnya, masyarakat kini sudah beradaptasi dengan pola kemacetan di Puncak. Sejumlah kendaraan melintasi jalur Puncak Pass, Cianjur, Jawa Barat, Kamis (25/12/2025). Sejak diberlakukan Operasi Lilin Lodaya 2025, arus lalu lintas di jalur wisata itu mengalami lonjakan. "Banyak orang justru sudah hafal ritme lalu lintas di Puncak. Ada yang berangkat lebih pagi sebelum padat, ada yang turun lebih cepat sebelum buka–tutup. Kalaupun tetap berangkat saat ramai, mereka sudah siap terjebak macet," ujar Budi kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2025). Sejumlah kendaraan mengular di Jalur Puncak Bogor dari arah Gunung Mas sampai Masjid Atta'Awun, Bogor, Minggu (14/6/2020). Ia menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk kebiasaan sosial. Bagi sebagian orang, kemacetan bahkan menjadi bagian dari pengalaman liburan itu sendiri. Kisah tidak menyenangkan saat terjebak kemacetan di Puncak justru menjadi bagian dari pengalaman yang kemudian diceritakan kembali kepada teman atau kerabat. "Saya menyebutnya 'living in harmony with traffic jam'. Kemacetan itu malah jadi bagian dari cerita liburan. Macet lama, antre toilet, kehabisan bensin, mobil overheat, justru diceritakan ulang sebagai pengalaman," ucap Budi. Dampak Kemacetan dan Peran Pemerintah Namun, Budi menegaskan bahwa kebiasaan "berdamai dengan kemacetan" tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa intervensi pemerintah. Ia menilai, kemacetan memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar lamanya waktu tempuh di jalan. Menurutnya, kemacetan tidak hanya membebani subsidi bahan bakar, tetapi juga memperburuk kualitas udara dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, penanganan jalur Puncak perlu diarahkan pada kebijakan pengendalian lalu lintas yang terencana dan berkesinambungan. "Pemerintah harus punya roadmap pengendalian lalu lintas Puncak yang jelas, berbasis push and pull, disosialisasikan secara terbuka, dan dijalankan konsisten," kata dia. Budi menilai, perubahan perilaku masyarakat harus diiringi dengan kebijakan transportasi yang kuat. Tanpa langkah konkret, budaya "living in harmony with traffic jam" dikhawatirkan justru akan terus berulang dari tahun ke tahun. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
+62 lainnya
