Wacana jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) kembali mencuat, usai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pendapatan ERP bisa dikelola untuk subsidi transportasi umum. “Kalau nanti ERP dipasang di Jakarta, maka seluruh pendapatan dari ERP tidak digunakan untuk kepentingan pendapatan Jakarta, tetapi untuk subsidi transportasi dimana saja,” ujar Pramono, dalam sambutannya pada acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025, Kamis (24/4/2025). Sebagai informasi, ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan pada jam-jam tertentu. Adapun sistem ERP sendiri, tercantum dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE). Pada beleid-nya, ERP direncanakan akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB. Secara rinci, kendaraan yang dikecualikan terkan ERP yaitu sepeda listrik, kendaraan bermotor umum pelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah, TNI/Polri kecuali selain berpelat hitam.
+104 lainnya
