Wacana soal penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) sudah sejak bertahun-tahun yang lalu diumumkan. Hingga kini, wacana tersebut masih juga belum direalisasikan. Aturan mengenai ERP sudah dibentuk pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Pada Raperda tersebut, sudah diusulkan mengenai kawasan, jam operasional, tarif, hingga dendanya. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Taufik Zoelkifli, mengatakan, pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya, Raperda tentang ERP sudah mau ditandatangani. Tapi, kemudian banyak sekali protes dan demo ke Balai Kota hingga DPRD. "Secara politik, kalau di legislatif kan setiap 5 tahun, kita ganti orang, juga gubernurnya," ujar Taufik, dalam diskusi pada acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025, di Jakarta, belum lama ini. "Jadi, misalkan kita membahas ERP. Anggota yang baru akan reset lagi, dulu seperti apa ya pembahasannya. Nah, yang memang kendala dari kita," kata Taufik. Taufik menambahkan, kebetulan dirinya sudah dua periode berada di DPRD. Sehingga, masih bisa mengerti soal pembahasan ERP. Namun, anggota DPRD lainnya tidak bisa langsung menyambung soal ERP. "Terutama juga pimpinan eksekutifnya. Gubernur, itu kan jabatan politis. Jadi, artinya memang ini ya, mudah-mudahan nanti ya. Bagaimana kita secara berpolitik itu lebih dewasa," ujar Taufik. "Jadi, kalau misalnya di negara maju, ketika berganti pucuk pimpinan, itu masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan itu bisa terus berlanjut. Walaupun, memang sudah ada upaya. Kita kan punya RPJPN, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Negara atau Nasional. Kemudian ada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah," kata Taufik. Menurutnya, setiap politisi yang memenangkan pertarungan di Pemilihan Umum, secara konsisten harusnya bisa berpatokan pada apa yang sudah dibuat oleh pendahulunya. Kepala Pusat Data Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Susilo Dewanto, mengatakan bahwa ERP sebagai satu alat untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi diharapkan bisa direalisasikan secepatnya. "Harapannya sih memang di era kepemimpinan Pak Pramono dan Pak Rano (Karno). Sehingga, dalam periode lima tahun ini sudah dapat diimplementasikan," ujar Susilo.
+61 lainnya
