Mobil Listrik China di Indonesia Belum Menyerap Komponen Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM) menyatakan bahwa produsen mobil listrik seperti BYD hingga VinFast belum menjalin kesepakatan untuk menyerap komponen otomotif dari industri dalam negeri.

Sekretaris Jenderal GIAMM, Rachmat Basuki, mengatakan bahwa sejumlah perusahaan komponen otomotif lokal sudah melakukan penjajakan kerja sama sejak setahun terakhir.

Namun, hingga kini belum ada satu pun kesepakatan yang tercapai.

Ilustrasi pabrik BYD di Subang.

“Kita sih sudah pernah business matching, dua atau satu tahun lalu. Sampai sekarang mungkin masih diskusi, tetapi belum ada satu pun deal untuk lokalisasi,” ujar Rachmat di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Padahal, BYD hingga VinFast ditargetkan mulai memproduksi mobil listrik secara lokal pada 2026.

Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan menghentikan insentif impor completely built up (CBU) pada akhir Desember 2025.

Insentif yang selama ini berlaku berupa pembebasan bea masuk, keringanan PPnBM, dan PPN bagi kendaraan listrik berbasis baterai.

Kebijakan tersebut diberikan kepada produsen dengan skema investasi rasio 1:1 antara jumlah mobil yang diimpor dan jumlah produksi lokal.

Perserta pembebasan impor mobil listrik di Indonesia

Saat ini, pembangunan pabrik PT BYD Auto Indonesia dilaporkan baru mencapai 45 persen per Mei 2025, dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun dan investasi sekitar Rp 11 triliun.

Sementara itu, VinFast tengah membangun pabrik di Subang senilai Rp 3,5 triliun dengan kapasitas 50.000 unit per tahun, yang progresnya sudah 77 persen per Agustus 2025.

Basuki menduga kendala utama yang muncul berkaitan dengan biaya dan sistem pembayaran.

Skema yang berbeda membuat kesepakatan sulit tercapai.

“Kayaknya masalah cost mungkin ya. Cost-nya belum ada kesepakatan. Kedua mungkin cara bayarnya, term of payment-nya," kata dia. "Kalau di China, term of payment-nya rada lama, sementara supplier-supplier kita itu sudah kebiasaan dengan industri eksisting. Term of payment-nya kan sebulan gitu, kalau lebih lama kan dia jadi nanggung cost-nya. Mungkin belum deal,” tambah Basuki.

Ilustrasi pabrik VinFast di Vietnam

Menurut Rachmat, aktivitas produsen saat ini masih sebatas perakitan (assembling).

Upaya untuk memperluas lokalisasi komponen belum terlihat jelas.

“Jadi sampai sekarang belum. Mereka masih assembling aja kan ya. Kalau yang mau assembling di sini, cari mungkin buat lokalisasi, namun mungkin belum cocok aja,” ujarnya.

GIAMM berharap momentum transisi dari impor ke produksi lokal bisa benar-benar memberi ruang bagi pemasok dalam negeri.

Ia menyarankan agar arah kebijakan insentif sebaiknya berbasis tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar produsen lebih serius menyerap komponen lokal.

“Kalau hanya assembling di Indonesia sudah dapat 30 persen TKDN, ya impor saja semua komponennya. Itu kan tidak mendorong tumbuhnya industri lokal,” kata dia.