JAKARTA – Beragam provinsi menginisiasi pemutihan pajak kendaraan bermotor pada 2025, dengan rentang waktu yang berbeda-beda. Berita buruknya, Provinsi DKI Jakarta tidak ikut menggelar program ini. Pemutihan pajak kendaraan adalah program keringanan atau bahkan penghapusan denda administrasi akibat keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini menjadi momen bagi para penunggak pajak kendaraan bermotor karena denda yang seharusnya dikenakan kepada mereka menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Pemutihan pajak kendaraan kerap diinisiasi oleh berbagai pemerintah provinsi (pemprov) untuk menggeber pemasukan daerah dari sektor otomotif. Pada 2025, program ini pun kembali dicetuskan oleh bermacam pemprov. Menurut penelusuran Mobil123.com dari berbagai situs berita arus utama, pemutihan pajak kendaraan 2025 digalakkan oleh setidaknya lima provinsi. Periode programnya sendiri bervariasi, bahkan ada yang ‘menghadiahkannya’ sampai Desember. Provinsi-provinsi tersebut sebagian besar berada di Pulau Jawa. Hanya beberapa yang berasal dari luar Pulau Jawa. Rincian Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Kenapa Jakarta Tak Melakukannya? Kelima provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan pada 2025 ialah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Selatan. Aceh tercatat sebagai daerah yang paling lama mengadakan program itu. Berikut rincian jadwalnya: Pemutihan pajak kendaraan Provinsi Jawa Barat: 8 April-30 Juni 2025 Pemutihan pajak kendaraan Provinsi Banten: 10 April-30 Juni 2025 Pemutihan pajak kendaraan Provinsi Jawa Tengah: 8 April-30 Juni 2025 Pemutihan pajak kendaraan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam: hingga Desember 2025 Pemutihan pajak kendaraan Provinsi Kalimantan Selatan: 5 Januari-28 Juni 2025 Penduduk DKI Jakarta, di sisi lain, kali ini tidak akan bisa menikmati program tersebut. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk tidak mengadakannya tahun ini. Pramono mengakui adanya dari masyarakat agar permintaan agar DKI Jakarta juga melakukan pemutihan pajak kendaraan 2025. Kendati begitu, ia tidak mengabulkannya karena para penunggak di provinsi ini kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke atas yang sebenarnya punya kemampuan finansial. Jadi, mereka yang telat membayar pajak kendaraan di Jakarta harus siap-siap membayar pula dendanya. “Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak saya tidak akan putihkan saya akan kejar dia,” tegas Pramono. [Xan]
+51 lainnya
