Perbandingan Pajak Kendaraan di Indonesia dengan Malaysia, Beda Jauh
Pernyataan Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, Kukuh Kumara, kembali membuka diskusi lama soal mahalnya kepemilikan kendaraan di Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa struktur pajak di dalam negeri terbilang paling tinggi di kawasan, bahkan bisa beberapa kali lipat dibandingkan Malaysia.
“Sekian tahun yang lalu saya ditanya oleh perwakilan US Automotive Council. Mereka bilang pajak kamu paling tinggi di dunia. Saat dicek, ternyata memang begitu, saya tidak bisa berkata apa-apa,” ujar Kukuh di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Ilustrasi STNK. Apakah STNK wajib blokir setelah kendaraan dijual?
Kondisi ini terlihat jelas ketika dibandingkan dengan negara tetangga. Sebagai contoh, Toyota Avanza yang diproduksi di Indonesia bisa terkena pajak tahunan hingga Rp 5 juta.
Sebaliknya, ketika model yang sama masuk ke Malaysia sebagai produk impor, tarif pajaknya justru jauh lebih rendah, tidak sampai Rp 1 juta.
“Di Thailand malah lebih rendah lagi, sekitar Rp 150 ribu,” katanya.
Lalu, apa saja instrumen perpajakan yang membuat biaya kepemilikan kendaraan di Indonesia jauh lebih tinggi?
Setiap pembelian mobil baru di Indonesia langsung dibebani dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen (tanpa insentif). Pajak ini otomatis menaikkan harga kendaraan sejak awal.
Gambaran pajak kendaraan bermotor di Indonesia
Tidak berhenti di sana, pemerintah juga masih menambahkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tarifnya bervariasi, terutama untuk mobil dengan kapasitas mesin besar atau dianggap mewah.
Selain pungutan pusat, ada pula pajak daerah yang menambah panjang daftar beban konsumen. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) misalnya, bisa mencapai 12,5 persen di DKI Jakarta. Padahal, pungutan serupa tidak ditemukan di Malaysia maupun Thailand.
Tidak hanya itu, setiap tahun pemilik mobil di Indonesia wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang besarannya dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan.
Ditambah lagi adanya kewajiban Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola PT Jasa Raharja, serta biaya administrasi untuk penerbitan STNK dan plat nomor yang muncul setiap lima tahun sekali.
Suasana hari terakhir program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor UPPD Samsat Blora, Jawa Tengah, Senin (30/6/2025)
Struktur pajak berlapis ini menyebabkan porsi pajak dapat menyumbang hingga hampir 40 persen dari harga jual mobil.
Berbeda dengan Malaysia yang hanya menerapkan kombinasi PPN sebesar 6 persen ditambah cukai tertentu untuk model tertentu, tanpa adanya beban tambahan seperti BBNKB.
Peneliti Senior LPEM FEB UI, Riyanto, menegaskan bahwa perbedaan ini membuat Indonesia sulit bersaing dalam hal harga kendaraan.
“Kalau di Indonesia, pajak itu kira-kira 40 persen. Di Thailand, sekitar 32 persen. Ditambah BBNKB 12,5 persen yang hanya ada di sini. Sehingga, kalau mau kompetitif dengan Thailand, perlu ada pengorbanan," kata dia dalam kesempatan terpisah.
"Sulit bagi kita menurunkan harga mobil kalau pajaknya masih setinggi sekarang,” ucapnya.
Kebijakan pajak memang tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan negara dan daerah untuk menghimpun penerimaan.
Landasan hukumnya juga jelas, mulai dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hingga UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Namun, perbandingan dengan Malaysia dan Thailand memperlihatkan adanya gap besar yang langsung terasa oleh konsumen maupun industri otomotif.
