Demo Buruh 28 Agustus, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Sekitar DPR
Polda Metro Jaya siapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, terkait aksi unjuk rasa buruh yang akan digelar pada Kamis (28/8/2025) besok.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional menyesuaikan jumlah massa yang hadir.
“Kalau jumlah massa-nya banyak yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan,” ujar Komarudin dikutip, Rabu (27/8/2025).
Ilustrasi lalu lintas kendaraan di London, Inggris.
Menurut dia, Jalan Gatot Subroto yang berada tepat di depan Gedung DPR RI tetap akan dibuka pada pagi hari. Jalan tersebut baru dialihkan bila jumlah peserta demo tidak memungkinkan untuk berbagi ruang dengan pengguna jalan lainnya.
“Kalau jumlah massanya tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan dengan masyarakat lain, maka tidak kami alihkan. Jadi aktivitas tetap berjalan,” ucapnya.
Meski begitu, ia menegaskan massa aksi tidak boleh memasuki jalur tol karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Pihak kepolisian akan menindak tegas bila ada peserta demonstrasi yang nekat masuk ke akses tol.
“Kalau itu terjadi, massa yang nekat masuk ke tol tentu akan kita lakukan penegakan hukum,” kata dia.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menyampaikan pihaknya akan menurunkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat publik tersbeut.
Personel gabungan terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI-Polri, serta 632 personel dari Polres jajaran.
"Kami siap melaksanakan pengamanan dan kami senantiasa menginformasikan kepada masyarakat, tak perlu khawatir kami ada di lapangan, melaksanakan kegiatan pengamanan. Tidak hanya di objek pengamanan tapi juga di sekitar termasuk masyarakat yang hendak melintas," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menginisiasi demo buruh serentak di sejumlah daerah, termasuk di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025).
Massa demo buruh menyerukan enam tuntutan utama, yaitu:
1. Menghapus sistem outsourcing.
2. Menolak kebijakan upah murah.
3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
4. Mendesak pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang aturan outsourcing.
5. Menuntut pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus.
6. Melaksanakan reformasi pajak, termasuk menaikkan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
