- Masin sering ditemukan tulisan peringatan “kehilangan bukan tanggung jawab pengelola” di berbagai area parkir. Kalimat tersebut kerap membuat konsumen mengira bahwa pengelola parkir tak bertanggung jawab jika kendaraan yang diparkir hilang. Namun anggapan itu ternyata salah kparah. Advokat Sabar Ompusunggu menjelaskan, pernyataan semacam itu justru bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Lewat akun Instagram pribadinya, Sabar menegaskan bahwa tulisan tersebut termasuk dalam kategori klausula baku, yakni ketentuan sepihak yang dibuat pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab. “Sering kita lihat tulisan ‘kendaraan harap dikunci ganda, kehilangan bukan tanggung jawab pengelola’. Pertanyaannya, apakah itu sah secara hukum? Jawabannya tidak,” ujar Sabar, dikutip menukil Kompas.com Sabtu (27/12/2025). Ia menambahkan, larangan penggunaan klausula semacam itu sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengacu pada Pasal 18 Ayat (1), klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dinyatakan batal demi hukum. “Artinya, meskipun papan peringatan itu dipasang, pengelola parkir tetap bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan,” jelasnya. Pandangan tersebut juga diperkuat Ketua Indonesia Parking Association (IPA), Rio Octaviano. Ia menegaskan, pengelola parkir tidak bisa lepas tangan hanya dengan memasang tulisan peringatan di area parkir. “Bahkan mencantumkan tulisan ‘kehilangan bukan tanggung jawab pengelola’ saja sebenarnya sudah tidak diperbolehkan dan bisa dikenakan sanksi,” kata Rio saat dikonfirmasi, Sabtu (27/12/2025). Menurut Rio, sanksi bagi pengelola parkir yang melanggar aturan tersebut tidak main-main, mulai dari teguran hingga penyegelan lokasi parkir. Ia menegaskan tidak ada dasar hukum yang membenarkan pengelola parkir mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. “Larangan ini jelas diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” ujarnya. Lebih lanjut, Rio menjelaskan bahwa aturan ini pula yang menjadi dasar kewajiban kepemilikan asuransi parkir dalam proses perizinan. Dengan adanya asuransi, tanggung jawab atas risiko kehilangan kendaraan menjadi jelas dan memiliki perlindungan hukum. Sebagai informasi, Pasal 18 Ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, menolak pengembalian barang, atau menolak pengembalian uang atas jasa yang telah dibayar konsumen. Dengan begitu, keberadaan papan peringatan tidak menghapus kewajiban pengelola parkir. Konsumen tetap memiliki perlindungan hukum yang jelas. Jika kendaraan hilang di area parkir berbayar, pengelola tidak dapat serta-merta menghindari tanggung jawab.
