Wacana kenaikan tarif bus Transjakarta mulai mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, rencana penyesuaian tarif dinilai perlu dilakukan secara hati-hati. Tujuannya agar tidak membebani masyarakat yang selama ini mengandalkan transportasi umum untuk beraktivitas sehari-hari. Ketua Umum Inisiatif Strategis Transportasi (Instran), Budi Susandi, mengingatkan bahwa pemerintah harus memperhitungkan kemampuan masyarakat sebelum memutuskan besaran kenaikan tarif. "Dikhawatirkan kalau misalkan dalam kondisi sekarang, di mana ya kondisi yang tidak baik-baik saja gitu kan, masyarakat nanti akan terbebani kalau besaran penyesuaiannya itu tidak sesuai dengan kemampuan," kata Budi, kepada Kompas.com (10/6/2026). Bus Transjakarta B11 Disesuaikan dengan Kemampuan Masyarakat Menurut Budi, kajian mengenai tarif tidak hanya melihat kebutuhan operasional transportasi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar layanan transportasi publik. "Jadi harus ada diperhitungkan willingness to pay, ability to pay gitu kan, kemauan sama kemampuan. Nah ini harus dikaji, pemerintah DKI punya tim ada di Dishub ada di Bappeda dan lain-lain mengkaji ini apakah dia memang kemampuan bayarnya itu berapa gitu kan,” ucap Budi. Kawasan Halte TransJakarta Senen. Ia menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan kajian tersebut. Hasil kajian nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan besaran tarif yang ideal, sehingga keseimbangan antara kebutuhan operator dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika tarif dinaikkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi warga, dikhawatirkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum justru menurun dan berpotensi membuat mereka kembali beralih ke kendaraan pribadi. Kemacetan parah di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di area depan Halte Transjakarta Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat menjelang buka puasa pertama pada Kamis (19/2/2026) Skema Tarif Berdasarkan Jarak Dinilai Layak Dipertimbangkan Selain mengkaji besaran kenaikan, Budi juga mengusulkan agar Transjakarta mulai mempertimbangkan penerapan tarif berbasis jarak atau distance based fare seperti yang diterapkan pada layanan KRL Commuter Line. Menurutnya, sistem tersebut lebih adil karena penumpang yang menempuh perjalanan lebih jauh membayar tarif lebih tinggi dibandingkan pengguna dengan jarak perjalanan pendek. "Nah itu juga harus dikaji. Kalaupun nanti sudah dikaji itu juga mungkin sistemnya bisa mengadopsi dari sistemnya KRL Commuter Line, di mana itu penyesuaiannya kan berdasarkan distance base,” ujar Budi. "Jadi berdasarkan jarak jarak tempuh, makin jauh tarifnya akan berbeda dengan jarak-jarak dekat gitu. Nah, itu kan sudah ada best practice lah dari KRL, itu bisa diadopsi,” katanya. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+83 lainnya
