Para pelaku usaha otomotif turut menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, mulai dari perizinan, akses pembiayaan bagi IKM pendukung otomotif, hingga isu sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam masa transisi menuju kendaraan listrik. Persoalan tersebut disampaikan pada saat pertemuan bisnis antara pemerintah, pelaku industri otomotif nasional, dan mitra Jepang yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Nagoya, Jepang, Sabtu (19/9/2026). Tanggapan Kemenko Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, mengatakan, Pemerintah menyambut baik masukan tersebut dan berkomitmen menyempurnakan regulasi demi memangkas hambatan investasi yang sedang berjalan. "Pemerintah menyambut baik seluruh masukan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan kebijakan melalui langkah-langkah konkret, termasuk penanganan hambatan investasi yang tengah berjalan," katanya dikutip dari keterangan resmi, Selasa (22/9/2026). Susiwijono juga mengatakan, rangkaian kunjungan dan pertemuan bisnis di Nagoya ini memperlihatkan satu benang merah yang jelas bahwa daya saing industri dibangun dari perpaduan antara penguasaan teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan ekosistem rantai pasok yang kokoh. "Hal yang sama menjadi fondasi bagi upaya Indonesia memperkuat industri manufaktur dan industri otomotif nasional," ujar Susiwijono. Kemenko Perekonomian juga optimistis posisi Indonesia bukan sekadar pasar, melainkan bagian dari rantai nilai global value chain sekaligus basis produksi ekspor kendaraan ke lebih dari 100 negara. Maka dari itu Kemenko terus memperkuat kemitraan strategis dengan para pelaku industri otomotif Jepang guna mendorong efisiensi dan memperluas ekosistem rantai pasok manufaktur nasional. Dorong Perjanjian Perdagangan dan Teknologi Masa Depan Susiwijono juga mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menandatangani 25 perjanjian perdagangan internasional, baik dalam bentuk Free Trade Agreement (FTA) maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Salah satu yang paling krusial adalah Indonesia–European Union CEPA (IEU-CEPA), yang proses ratifikasinya dijadwalkan mulai November 2026 dengan target implementasi pada Januari 2027. "Dari sisi domestik, Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi yang saat ini masih didominasi sektor konsumsi dan investasi. Berbagai program bantuan sosial, subsidi, dan insentif fiskal dijalankan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat dari sisi demand," kata Susiwijono. Tak hanya dari sisi perdagangan, penguatan rantai pasok otomotif juga diarahkan pada adopsi teknologi modern, seperti kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor. Indonesia kini aktif menjajaki kerja sama dengan ARM, bergabung dalam WAICO, serta berkomunikasi dengan PAX Silica untuk memastikan pasokan komponen chip dan teknologi cerdas tetap aman bagi manufaktur kendaraan domestik. Keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum global tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, khususnya di sektor otomotif yang semakin bergantung pada komponen semikonduktor dan teknologi cerdas.
