Petronas Pemerintah Malaysia resmi menerapkan kebijakan baru subsidi bahan bakar minyak (BBM). Setiap warga hanya bisa membeli maksimal 300 liter bensin bersubsidi per bulan. Aturan ini menggantikan sistem subsidi menyeluruh yang sudah berjalan puluhan tahun dan kerap dianggap membebani anggaran negara. Kebijakan tersebut menjadi salah satu reformasi fiskal penting dari pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pemerintah menilai skema lama sering disalahgunakan, mulai dari penyelundupan BBM ke negara tetangga, pembelian oleh warga asing, hingga konsumsi berlebihan oleh pemilik mobil mewah.Selama ini, siapa pun bisa membeli BBM bersubsidi di SPBU tanpa syarat. Akibatnya, negara harus menanggung beban hampir 20 miliar ringgit per tahun atau setara Rp72 triliun atau sekitar 8 persen dari belanja pemerintah. Dilansir VIVA Otomotif dari SCMP, Kamis 2 Oktober 2025, dengan aturan baru, harga bensin subsidi ditetapkan 1,99 ringgit per liter, atau sekitar Rp7.200. Namun, subsidi hanya berlaku bagi warga Malaysia yang memiliki kartu identitas nasional (MyKad) serta surat izin mengemudi (SIM) yang masih berlaku. Setiap pengendara kini wajib menggesek kartu identitas sebelum mengisi bahan bakar.“Memang jadi ada kartu tambahan yang harus dikeluarkan, tapi harganya lebih murah,” ujar Khairul Amran, pengendara di Cyberjaya. Namun, syarat kepemilikan SIM aktif menimbulkan kendala. Menteri Transportasi Anthony Loke mengungkapkan, lebih dari 2,4 juta SIM di Malaysia telah kedaluwarsa lebih dari tiga tahun. Karena itu, pemiliknya untuk sementara tidak berhak mendapat subsidi. Sejak aturan diumumkan, perpanjangan SIM melonjak 45 persen menjadi 33.000 per hari, menurut data Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Sebagian warga menyambut aturan baru ini karena dinilai bisa meningkatkan disiplin berkendara. “Sekarang kita tahu ada berapa banyak orang yang mengemudi tanpa SIM sah,” tulis seorang pengguna media sosial. Namun, tidak sedikit pula yang mengeluhkan kerumitan aturan baru. Mereka menilai pengisian BBM yang sebelumnya sederhana kini lebih rumit karena melibatkan kuota dan kartu identitas. Kritik juga diarahkan pada Anwar Ibrahim, yang selama menjadi oposisi sering menjanjikan harga BBM lebih murah, tetapi baru terealisasi hampir dua tahun setelah ia menjabat pada November 2022.Pemerintah beralasan, kebijakan ini dapat menutup kebocoran subsidi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, sekitar 40 persen konsumsi BBM justru dinikmati warga asing, sektor komersial, dan penyelundup. Jika kebocoran bisa dihentikan, Malaysia berpotensi menghemat hingga 8 miliar ringgit per tahun, atau setara Rp28,8 triliun.
+84 lainnya
