Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pajak progresif kendaraan bermotor dengan besaran berbeda untuk kepemilikan kendaraan pertama hingga kelima dan seterusnya. Ketentuan ini bertujuan mengendalikan jumlah kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah, dan masih berlaku pada tahun 2026. Aturan pajak progresif tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meski regulasinya ditetapkan pada 2024, penerapan tarif pajak progresif resmi mulai berlaku sejak Januari 2025, sehingga ketentuannya tetap digunakan pada 2026. Cara blokir STNK agar tidak terkena pajak progresif. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Pendapatan (Pusdatin) Bapenda DKI Jakarta, pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 7 Perda Nomor 1 Tahun 2024. Penentuan kepemilikan kendaraan didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau alamat yang sama. Artinya, meskipun kendaraan atas nama berbeda, tetapi masih dalam satu keluarga dan alamat yang sama, tetap dihitung sebagai kepemilikan berurutan. Sebagai contoh, jika dalam satu keluarga terdapat tiga kendaraan bermotor dengan nama pemilik berbeda namun alamat dan NIK terkait sama, maka kendaraan tersebut tetap dikenakan pajak progresif sebagai kendaraan pertama, kedua, dan ketiga. Mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024, berikut tarif pajak progresif kendaraan bermotor di Jakarta yang berlaku hingga 2026: 2 persen untuk kepemilikan kendaraan pertama 3 persen untuk kepemilikan kendaraan kedua 4 persen untuk kepemilikan kendaraan ketiga 5 persen untuk kepemilikan kendaraan keempat 6 persen untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya Tarif tersebut dikenakan pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan berlaku khusus untuk kendaraan dengan kepemilikan pribadi. Namun, tidak semua kendaraan bermotor dikenakan pajak progresif. Kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh badan usaha atau perusahaan tidak dikenakan tarif progresif, melainkan dikenai pajak tetap sebesar 2 persen. Selain itu, tarif khusus sebesar 0,5 persen juga diberlakukan untuk kendaraan angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan sosial dan keagamaan, kendaraan milik lembaga sosial, serta kendaraan milik pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan mengetahui besaran pajak progresif kendaraan di Jakarta tahun 2026, pemilik kendaraan dapat lebih mudah menghitung kewajiban pajak tahunan. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
