Pemerintah telah memulai sosialisasi program Zero Over Dimension and Over Loading (Zero ODOL) sejak 1 Juni 2025. Program ini berlangsung selama 30 hari ke depan, atau hingga akhir Juni 2025. Sosialisasi ini sekaligus menjadi fase krusial sebelum pemberlakuan penindakan penuh terhadap kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis mulai dilaksanakan. “Konsep bagaimana Indonesia menuju Over Dimension dan Overload tentunya harus dilakukan secara langkah-langkah komperhensif strategis jadi skenarionya harus betul edukatifnya dikedepankan,” ucap Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. Sejalan dengan hal ini, ia meminta seluruh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda jajaran untuk serius dan konsisten dalam menangani permasalahan kendaraan ODOL. Penanganan yang tegas dan terstruktur sangat penting demi mewujudkan keselamatan lalu lintas dan mendukung program pemerintah menuju Indonesia Zero ODOL. Razia truk ODOL yang sumbang polusi udara Berdasarkan data h+4 sosialisasi Zero ODOL diberlakukan, dikutip dari Korlantas Polri, Senin (9/6/2025), terdapat sebanyak 6.134 kendaraan yang terindikasi pelanggaran dimensi dan/atau muatan, terdiri dari, 1.719 kendaraan terindikasi Over Dimension. Dan 4.415 kendaraan terindikasi Over Loading Sementara itu, kepemilikan kendaraan ODOL dari total kendaraan tersebut, 2.780 kendaraan (45 persen) dimiliki oleh perusahaan. Sedang 3.354 kendaraan (55 persen) dimiliki oleh perorangan. Kakorlantas juga memberi catatan berdasarkan evaluasi lapangan ditemukan bahwa sebagian besar kegiatan pendataan dan imbauan masih dilakukan di jalan saat kendaraan beroperasi. Untuk itu, Kakorlantas menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh, yakni dengan mendatangi langsung lokasi perusahaan, pool, maupun pemilik kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Kakorlantas menekankan bahwa penanganan kendaraan ODOL adalah tanggung jawab bersama demi keselamatan masyarakat dan keberlangsungan infrastruktur jalan nasional.
