Polda Jawa Timur menggelar Operasi Zebra Semeru 2026 selama 14 hari, mulai Senin (16/11/2026) hingga Minggu (29/11/2026). Operasi tersebut dilaksanakan serentak di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Timur (Jatim) dengan fokus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas jelang pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri Kombes Turmudi mengatakan, Operasi Zebra 2026 digelar untuk mengedukasi masyarakat sekaligus mempersiapkan pelaksanaan pengamanan Nataru. ”Fokus pada edukasi dan sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat dan mempersiapkan masyarakat untuk natal dan tahun baru, baik dari segi kesiapan orangnya, kendaraannya maupun infrastruktur jalannya,” ucapnya kepada Kompas.com, Minggu (15/11/2026). Ilustrasi Operasi Zebra 2025. Eko Apriyanto KBO Satlantas Polres Metro Jakarta Timur saat memberikan sosialisasi tentang Operasi Zebra serta mengimbau agar tertib lalu lintas dalam berkendara. Sasaran Pelanggaran Operasi Zebra Semeru 2026 Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @polantas_bjn, terdapat delapan jenis pelanggaran yang menjadi sasaran dalam Operasi Zebra Semeru 2026. Pengendara yang kedapatan melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Adapun delapan sasaran pelanggaran beserta besaran denda maksimalnya sebagai berikut: Menggunakan handphone saat berkendara. Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 283 dengan ancaman kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 750.000. Melawan arus lalu lintas. Sesuai Pasal 287 ayat 1, pelanggar dapat dikenakan denda maksimal Rp 500.000. Pengendara kendaraan bermotor di bawah umur. Pengendara yang belum cukup umur dan tidak memiliki SIM dapat dikenakan Pasal 281 dengan denda maksimal Rp 1 juta. Berboncengan lebih dari satu orang. Untuk pengendara sepeda motor, pelanggaran ini diatur dalam Pasal 292 dengan denda maksimal Rp 250.000. Tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan Pasal 291 ayat 1, pelanggar dapat dikenakan denda maksimal Rp 250.000. Tidak menggunakan sabuk keselamatan. Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 289 dengan denda maksimal Rp 250.000. Berkendara melebihi batas kecepatan. Sesuai Pasal 287 ayat 5, pelanggar dapat dikenakan denda maksimal Rp 500.000. Berkendara di bawah pengaruh alkohol. Sanksi yang dikenakan bergantung pada unsur pelanggaran yang terbukti. Jika pengemudi mengendarai kendaraan dengan cara yang membahayakan, Pasal 311 dapat diterapkan dengan ancaman pidana sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan. Perlu diketahui, nominal tersebut merupakan batas maksimal denda yang diatur dalam UU LLAJ. Besaran sanksi yang dijatuhkan bergantung pada proses pemeriksaan dan putusan pengadilan. Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS