Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyoroti pentingnya penataan kebijakan impor agar tetap berpihak pada keberlangsungan manufaktur dalam negeri. Menurut Sarmuji, izin impor yang terlalu terbuka tanpa mempertimbangkan kemampuan produksi nasional berpotensi menekan industri lokal. Kondisi tersebut juga relevan bagi industri otomotif yang tengah mendorong peningkatan produksi dan investasi di dalam negeri. PT Dharma Polimetal (Dharma Group) “Misalnya, kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, sektor industri dalam negeri tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu. Karena itu, kita membutuhkan kerja sama dengan banyak stakeholder,” kata Sarmuji, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (7/10/2026). Pernyataan tersebut disampaikan setelah Sarmuji melakukan pertemuan dan rapat internal bersama jajaran unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pertemuan itu dilakukan untuk memetakan berbagai persoalan yang dihadapi sektor manufaktur, termasuk tantangan terhadap daya saing produk lokal. Salah satu kendaraan listrik yang ada di booth Honda salah satu peserta pameran otomotif terbesar di kota kedua GIIAS Surabaya 2026 berlangsung di Grand City Surabaya, Jawa Timur mulai 26-30 Agustus 2026. Dorong Produksi Lokal Penataan impor menjadi semakin penting di tengah perkembangan industri otomotif Indonesia. Sejumlah merek global maupun pendatang baru terus meningkatkan aktivitas manufaktur di dalam negeri, termasuk melalui pembangunan fasilitas produksi dan peningkatan kandungan lokal. Di sisi kendaraan listrik, misalnya, sejumlah produsen mulai memproduksi kendaraan secara lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mengejar target tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Kondisi tersebut membuat kebijakan impor perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan konsumen, persaingan usaha, dan keberlangsungan fasilitas produksi nasional. Pabrik mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang, Jawa Barat. Jika produk impor membanjiri pasar pada segmen yang sebenarnya mampu diproduksi di dalam negeri, kapasitas manufaktur dan investasi yang telah dibangun berpotensi menghadapi tekanan. Karena itu, kebijakan perdagangan dan industri perlu berjalan beriringan. Pemerintah tetap perlu memastikan ketersediaan produk dan komponen yang belum dapat dipenuhi industri lokal, namun pada saat yang sama memberikan ruang bagi manufaktur domestik untuk berkembang. Ilustrasi spare part mobil. Akselerator Industri Sarmuji menegaskan, Kemenperin tidak ingin hanya menjalankan fungsi administratif. Kementerian harus berperan sebagai akselerator yang mendorong pertumbuhan industri nasional melalui kebijakan dan terobosan yang memberikan dampak nyata. “Keberadaan Kementerian Perindustrian harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungan Kemenperin. Kita harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” ucap Sarmuji. Menurut dia, pertumbuhan manufaktur menjadi salah satu kunci untuk mendorong perekonomian nasional. Selain menciptakan nilai tambah, sektor industri juga memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja. Menperin Sarmuji, melalui Dirjen ILMATE Setia Diarta, mulai memetakan persoalan manufaktur, termasuk penguatan mesin dalam negeri yang berpotensi menopang industri otomotif dan TKDN EV. “Kalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apalagi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar,” kata Sarmuji. Untuk itu, seluruh jajaran Kemenperin diminta aktif mengidentifikasi hambatan di setiap subsektor. Pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam menata arus impor agar tidak mengorbankan keberlangsungan manufaktur domestik.
+25 lainnya
