– Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, berharap kenaikan opsen pajak kendaraan dapat ditunda. Hal ini bisa berdampak negatif pada penjualan mobil di daerah, apalagi saat ini penjualan mobil secara nasional sedang mengalami tantangan berat. “Harapan Pemda (Pemerintah Daerah) waktu itu ingin mendapatkan income yang lebih tinggi, tapi kalau andai kata dinaikin dan orang tidak jadi beli, terima duit tidak Pemda-nya? Kan tidak terima, jadi kontra produktif,” kata Jongkie saat ditemui di Jakarta, belum lama ini. “Waktu Covid-19 apa yang terjadi, kita dikasih satu masa PPnBM di 0, tapi kan kita kasih syarat yaitu yang diproduksi di dalam negeri, yang memakai komponen lokal 60 persen ke atas,” katanya. “Gunanya untuk apa? Saya tidak peduli pabrik-pabrik negara asal di Jepang, Korea, Jerman, yang penting ialah pabrik di dalam negeri dan pabrik komponennya. Setuju pemerintah, apa yang terjadi? Penjualan double (meningkat dua kali lipat),” ungkap Jongkie. “Pemerintah boleh dicek di Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah tidak terima PPnBM karena 0, tapi karena volume meningkat, PPN terima, Pemda BBN terima, PKB terima, PPh terima,” ujarnya. Opsen adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk memangkas birokrasi dalam penyaluran dana pajak, sehingga dana dari pungutan bisa langsung diterima oleh pemerintah kota dan kabupaten. "Ada yang menunda tiga bulan, enam bulan, terserah, tapi yang pasti tolonglah Pak, jangan naik dulu. Ini situasi sedang jelek," kata Jongkie. Direktur Marketing & Komunikasi Korporat PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Sri Agung Handayani, mengungkapkan bahwa sejak April 2025, beberapa daerah telah menaikkan tarif opsen. “Yang (harganya) naik itu di April sudah dimplementasikan adalah Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bangka Belitung, sama Sulawesi Selatan,” ujar Sri Agung.
