PT Toyota-Astra Motor (TAM) mengaku tidak memiliki kendala untuk memenuhi ambang batas tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 60 persen yang diwacanakan menjadi salah satu syarat pemberian insentif kendaraan hybrid. Wakil Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily mengatakan, sejumlah model hybrid Toyota yang diproduksi di dalam negeri saat ini sudah memiliki kandungan lokal cukup tinggi. Menurut dia, TKDN produk hybrid Toyota rata-rata sudah berada di atas 60 persen, bahkan ada model yang mencapai 70 persen hingga 80 persen. Pabrik Toyota di Karawang “Toyota tidak memiliki kendala mengenai ambang batas TKDN 60 persen pada kendaraan hybrid karena perakitan dan komponen utamanya sudah terlokalisasi,” ujar Ernando kepada Kompas.com, Selasa (17/11/2026). TKDN Hybrid Toyota Sudah di Atas 60 Persen Toyota juga menyambut positif rencana pemerintah memberikan stimulus untuk kendaraan hybrid. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu menggairahkan pasar otomotif nasional sekaligus memberikan dampak terhadap industri secara keseluruhan. Ernando mengatakan, insentif otomotif tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumen melalui harga kendaraan yang lebih kompetitif. Toyota Innova Zenix Hybrid Kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap ekosistem industri, termasuk pabrikan dan pemasok komponen. “Pihak Toyota masih menunggu regulasi konkret dari pemerintah dan menghormati proses penggodokan aturan di Kementerian Perindustrian,” ucap Ernando. Pemerintah Masih Kaji Besaran Insentif Hybrid Sebelumnya, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, pembahasan teknis mengenai dukungan pemerintah untuk kendaraan hybrid sudah mulai dilakukan bersama kementerian terkait. Pemerintah berharap insentif tersebut dapat membantu meningkatkan permintaan mobil baru di tengah tantangan daya beli masyarakat. Baterai mobil hybrid Toyota "Kami sudah mulai melakukan pembahasan teknis dengan kementerian terkait. Besaran insentif yang akan diusulkan masih dalam proses kajian,” ujar Sarmuji di Jakarta, pada Oktober lalu. Sarmuji menambahkan, pelaku industri otomotif tidak mengharapkan insentif kendaraan hybrid harus disamakan dengan kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV). "Industri juga tidak meminta insentif yang sama dengan kendaraan listrik berbasis baterai, tetapi berharap tetap ada dukungan insentif," kata Sarmuji. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan besaran insentif maupun jadwal penerapannya. Pembahasan masih berlanjut, termasuk mengenai skema dan persyaratan yang akan diberlakukan bagi kendaraan hybrid. Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS