Wacana pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian pelaku usaha transportasi, terutama sektor angkutan barang yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk kegiatan operasional. Di tengah pembahasan mengenai beban subsidi energi, pengusaha truk menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah apabila subsidi BBM pada akhirnya dihentikan. Namun, konsekuensinya biaya angkutan barang harus disesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Bambang Widjanarko, mengatakan bahwa pengusaha angkutan barang tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan diri dengan keputusan pemerintah. "Kalau memang subsidi sudah tidak bisa diberikan lagi ya mau bagaimana lagi, kan yang bisa menghitung pemerintah, rakyat hanya bisa mengikuti saja," kata Bambang kepada Kompas.com, Selasa (17/11/2026). Menurut Bambang, selama ini subsidi BBM turut membantu menekan biaya distribusi barang. Manfaatnya kemudian diteruskan melalui tarif angkutan yang lebih rendah kepada pengguna jasa logistik. Karena itu, jika harga BBM meningkat akibat pengurangan atau pencabutan subsidi, pengusaha truk akan memperhitungkan kenaikan tersebut dalam tarif angkutan. "Pengusaha angkutan barang kan tidak menikmati subsidi BBM secara langsung. Kalau harga BBM murah kami akan menetapkan tarif muat yang murah juga, tapi kalau harga BBM mahal tentunya kami juga akan menetapkan tarif muat yang mahal juga," ujarnya. Penyesuaian tarif tersebut berpotensi menambah biaya distribusi yang ditanggung pemilik barang dan pada akhirnya dapat memengaruhi harga produk di tingkat konsumen. Ilustrasi angkutan logistik di pelabuhan. Pasokan BBM Lebih Penting daripada Harga Murah Meski harga bahan bakar menjadi komponen penting dalam biaya operasional, Bambang menilai kepastian pasokan justru lebih menentukan kelancaran usaha angkutan barang. Menurutnya, harga BBM yang murah tidak banyak membantu apabila ketersediaannya terbatas dan kendaraan harus mengantre atau kesulitan mendapatkan bahan bakar. "Bagi pengusaha angkutan barang yang penting BBM tersedia, soal harga kami akan mengikuti dan memperhitungkan dalam komponen tarif muat. Daripada harganya murah karena disubsidi, tapi barangnya langka, tentu hal itu akan mempersulit operasional angkutan barang," kata Bambang. Ketersediaan bahan bakar menjadi faktor penting karena kendaraan angkutan barang harus beroperasi sesuai jadwal pengiriman. Gangguan pasokan dapat menghambat perjalanan truk dan berpotensi mengganggu distribusi logistik. Usulkan Subsidi BBM Lebih Tepat Sasaran Di sisi lain, Bambang menilai subsidi BBM masih dapat dipertahankan apabila pemerintah mampu memperketat penyalurannya. Menurutnya, penerima subsidi sebaiknya diprioritaskan pada sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan produktif. "Mestinya bisa diperuntukkan bagi kendaraan angkutan umum baik orang maupun barang, petani dan nelayan saja. Atau bisa juga tergantung jenis kendaraannya seperti truk, bus, mikrolet, angkot, taksi, pikap, boks, serta petani dan nelayan," ujarnya. Antrean truk di dermaga LCM Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Bambang menilai pembatasan berdasarkan jenis kendaraan atau sektor usaha dapat menjadi salah satu cara agar subsidi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran subsidi dapat diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan, termasuk angkutan barang yang berperan dalam menjaga kelancaran distribusi. Adapun keputusan mengenai perubahan maupun pencabutan subsidi BBM tetap berada di tangan pemerintah. Hingga ada keputusan resmi, penyesuaian tarif angkutan akibat pencabutan subsidi masih bersifat kemungkinan, bukan kebijakan yang sudah berlaku.