Kelangkaan BBM Swasta: Ada Pemaksaan Terselubung

Kelangkaan BBM swasta masih terus terjadi di sejumlah wilayah.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan soal keadilan bisnis sekaligus kekhawatiran terhadap iklim investasi asing di Indonesia.

Ki Darmaningtyas, pengamat transportasi sekaligus Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), menilai persoalan ini sejatinya bukan hal baru.

SPBU BP di Gading Serpong, Tangerang

Menurutnya, situasi ini hanyalah bentuk persaingan dagang biasa.

"Sejak Pertamina terjegal kasus oplosan itu, masyarakat cenderung membeli BBM di SPBU seperti Shell, Vivo, dan sebagainya. Sehingga, pemasaran atau penjualan dari Pertamina kan turun," ujar Darma saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Ia mengatakan, langkah pembatasan impor BBM untuk swasta berpotensi menjadi bentuk pemaksaan terselubung.

Ilustrasi SPBU Vivo. Harga BBM Vivo per 1 Desember 2024

"Karena itu, supaya masyarakat itu kembali ke Pertamina, ya ada semacam paksaan seperti sekarang ini. Tetapi, ini kan sebetulnya bisnis yang tidak fair," kata Darma.

Menurut Darma, seharusnya Pertamina tidak perlu khawatir dengan kehadiran SPBU asing.

SPBU Shell di Jalan Raya Parung, Kota Depok sepi lantaran tidak tersedianya BBM jenis Super dan V-Power.

Kuncinya ada pada layanan dan kualitas produk yang diberikan kepada konsumen.

"Kalau mereka percaya pada Pertamina, kualitas BBM Pertamina, maka tidak perlu takut bahwa konsumen akan hijrah ke SPBU swasta asing. Sehingga, menurut saya, pemerintah mestinya tetap membuka keran impor bagi SPBU swasta asing ini," ujar Darma.

Kondisi SPBU BP di Jalan Margonda Depok hanya menjual Diesel

Ia menegaskan, masyarakat berhak menentukan pilihan sesuai kebutuhan mereka.

Dalam hal ini, biarlah mekanisme pasar yang bekerja.

"Biarkan pasar yang menilai, konsumen itu punya hak untuk menentukan dan untuk memilih yang terbaik," kata Darma.

Lebih jauh, Darma menilai kebijakan tidak memperpanjang izin impor justru kontraproduktif terhadap iklim investasi.

Hal ini dapat membuat investor asing merasa tidak nyaman.

"Jadi, saya kira pemerintah enggak konsisten sikapnya, terutama dalam menghadapi swasta ini. Ketika mereka belum masuk ke Indonesia, ditarik untuk masuk. Tetapi, ketika masuk dan berkembang, kemudian dihambat. Saya kira dari aspek bisnis ini kurang bagus," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan yang berubah-ubah bisa menimbulkan citra negatif bagi Indonesia.

Jika dibiarkan, hal ini bisa mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor energi maupun sektor lain.