Ini Batas Waktu Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026

Sejumlah pemerintah daerah (pemda) masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada November 2026.

Program ini merupakan kabar baik dan dapat dimanfaatkan pemilik kendaraan untuk menyelesaikan kewajiban pajak dengan lebih ringan.

Bentuk keringanannya berbeda-beda, mulai dari penghapusan denda keterlambatan, pengurangan tunggakan pokok pajak, hingga pembebasan pajak progresif dan biaya balik nama.

Setiap daerah juga memiliki ketentuan dan batas waktu yang berbeda. Ada program yang berakhir pada November, sementara beberapa lainnya masih berlangsung hingga Desember 2026.

Daftar Daerah

Berikut daftar 12 daerah yang memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor pada November 2026.

 
 
 
View this post on Instagram

 
 
 

A post shared by Bapenda DKI Jakarta (@humaspajakjakarta)

1. DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Program ini berlaku mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Pembebasan diberikan secara otomatis sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan.

Keringanan yang diberikan meliputi:

- Pembebasan sanksi administratif PKB.
- Pembebasan sanksi administratif BBNKB.

2. Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar program pembebasan denda pajak kendaraan mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.

Melalui program tersebut, pemilik kendaraan dapat memperoleh keringanan berupa:

- Pembebasan denda PKB.
- Pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.
- Pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun-tahun sebelumnya.

Program ini tidak berlaku untuk kendaraan baru dan kendaraan yang sedang dalam proses mutasi keluar dari Jawa Tengah.

Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga memberikan diskon pokok PKB sebesar 5 persen. Program diskon tersebut merupakan kebijakan terpisah yang masih berlaku hingga 31 Desember 2026.

 
 
 
View this post on Instagram

 
 
 

A post shared by KB. SAMSAT TALANGAGUNG (@kb_samsat_talangagung)

3. Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan pembebasan dan keringanan pajak kendaraan tahap II mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026.

Keringanan yang diberikan mencakup:

- Pembebasan sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB.
- Pembebasan pajak progresif PKB.
- Diskon 20 persen tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya bagi buruh pemilik sepeda motor dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000.
- Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta sebelumnya bagi pemilik sepeda motor yang tergolong kurang mampu dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000.
- Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta sebelumnya untuk sepeda motor roda tiga dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000.
- Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta sebelumnya untuk sepeda motor yang digunakan sebagai ojek daring.

4. Bali

Pemerintah Provinsi Bali menggelar program pembebasan pokok pajak dan denda kendaraan mulai 9 September hingga 11 November 2026.

Melalui program ini, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan dapat memperoleh keringanan berupa:

- Pembebasan pokok PKB tahun ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, pemilik kendaraan cukup membayar pokok pajak untuk dua tahun.
- Pembebasan denda PKB tahun-tahun sebelumnya.
- Pembebasan sanksi opsen PKB dan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

5. Nusa Tenggara Barat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan diskon pokok PKB sebesar 50 persen bagi kendaraan berpelat nomor luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke wilayah NTB.

Program ini berlaku hingga 19 Desember 2026. Keringanan tersebut diberikan kepada pemilik kendaraan yang mengurus mutasi masuk dan mengganti pelat nomor kendaraannya menjadi pelat lokal NTB.

 
 
 
View this post on Instagram

 
 
 

A post shared by DPPESDM Sumut (@indagesdm.sumut)

6. Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar program pembebasan pajak kendaraan mulai 2 hingga 30 November 2026.

Keringanan yang diberikan meliputi:

- Pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya.
- Pembebasan denda PKB.
- Pembebasan pokok dan denda BBNKB kedua.
- Pembebasan pajak progresif.
- Pembebasan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

7. Riau

Pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026.

Keringanan yang diberikan mencakup:

- Pembebasan sanksi administratif atau denda keterlambatan PKB.
- Pembebasan sebagian pokok tunggakan bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama dua tahun atau lebih. Pemilik cukup membayar pokok pajak tahun terakhir dan tahun berjalan.
- Pengurangan pokok PKB sebesar 40 persen khusus untuk kendaraan angkutan barang.

Program ini tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau. Pemilik kendaraan juga perlu memenuhi persyaratan administrasi sesuai jenis layanan yang diurus di Samsat.

 
 
 
View this post on Instagram

 
 
 

A post shared by ???????????????????????? ???????????????????????????????????? (@samsatpontianak)

8. Kalimantan Barat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan sejumlah keringanan pajak kendaraan. Berdasarkan informasi perpanjangan program, kebijakan tersebut berlaku hingga 19 Desember 2026.

Keringanan yang ditawarkan meliputi:

- Pembebasan denda PKB dan opsen PKB.
- Pembebasan tarif progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.
- Pembebasan BBNKB kedua.
- Diskon 50 persen pokok PKB bagi kendaraan dari luar Kalimantan Barat yang melakukan mutasi masuk.
- Diskon 30 persen pokok PKB untuk kendaraan dengan tunggakan lebih dari satu tahun.
- Diskon 5 persen untuk pembayaran tiga bulan sebelum jatuh tempo.
- Diskon 4 persen untuk pembayaran dua bulan sebelum jatuh tempo.
- Diskon 3 persen untuk pembayaran satu bulan sebelum hingga tanggal jatuh tempo.

9. Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan relaksasi pajak kendaraan mulai 21 September hingga 22 November 2026.

Program ini memberikan dua jenis pembebasan, yakni:

- Pembebasan denda administratif akibat keterlambatan pembayaran PKB.
- Pembebasan denda SWDKLLJ untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian, wajib pajak cukup membayar pokok PKB yang masih terutang tanpa dikenakan denda sesuai ketentuan program.

 
 
 
View this post on Instagram

 
 
 

A post shared by UPPD/SAMSAT TANJUNG TABALONG KALIMANTAN SELATAN (@uppdtanjung)

10. Kalimantan Selatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar program keringanan pajak kendaraan mulai 14 Agustus hingga 30 November 2026.

Keringanan yang diberikan meliputi:

- Pembebasan sanksi administratif atau denda PKB.
- Diskon pokok PKB tahun berjalan sebesar 10 persen untuk kendaraan roda empat atau lebih.
- Diskon pokok PKB tahun berjalan sebesar 20 persen untuk kendaraan roda dua dan roda tiga.
- Diskon 50 persen pokok PKB tahun pertama dan kedua bagi kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk.
- Diskon 50 persen pokok PKB bagi kendaraan yang melakukan mutasi masuk atau balik nama di dalam wilayah Kalimantan Selatan pada tahun berjalan.

11. Kalimantan Tengah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar program pemutihan pajak kendaraan mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Berdasarkan informasi Bapenda Kalimantan Tengah, keringanan yang diberikan mencakup:

- Pembebasan 100 persen denda keterlambatan PKB.
- Pembebasan pokok dan denda BBNKB kedua.
- Diskon pokok tunggakan PKB hingga 50 persen.
- Pembebasan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya.

Pemilik kendaraan perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk setiap jenis keringanan, terutama terkait pengurangan tunggakan pokok pajak.

12. Maluku

Pemerintah Provinsi Maluku memberikan keringanan pajak kendaraan hingga 19 November 2026.

Program tersebut menawarkan beberapa insentif, yaitu:

- Diskon 40 persen pokok tunggakan PKB bagi kendaraan yang menunggak selama satu tahun atau lebih.
- Diskon 10 persen bagi wajib pajak yang membayar secara teratur atau sebelum jatuh tempo.
- Pembebasan 100 persen pajak tahun pertama bagi kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke Maluku dan menggunakan pelat nomor DE.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut dapat mendatangi kantor Samsat dengan membawa dokumen persyaratan sesuai layanan yang dibutuhkan.

Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.