Setiap pemilik kendaraan akan dikenakan pajak kendaraan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, masih ada lagi yang harus dibayar, yakni Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk dketahui, SWDKLLJ merupakan sumbangan yang berfungsi sebagai asuransi kecelakaan bagi pengendara dan penumpangnya. SWDKLLJ dibayarkan setiap tahun bersama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Besaran biaya SWDKLLJ sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Besar dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran: dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ. Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya: Rp 20.000 Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga: Rp 32.000 Sepeda motor di atas 250 cc: Rp 80.000 Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum: Rp 140.000 Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc: Rp 70.000 Bus, mikro bus bukan angkutan umum: Rp 150.000 Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 cc: Rp 87.000 Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya: Rp 160.000 Biaya tersebut belum termasuk biaya penggantian kartu atau setifikat. Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menkeu tersebut, setiap jenis kendaraan akan dikenakan biaya penggantian pembuatan Kartu Dana/Sertifikat sebesar Rp 3.000. Yosep Mochamad Zuanda, Kapus P3D Samsat Kota Depok, mengatakan, misalkan dengan membayar SWDKLLJ sebesar Rp 35.000 untuk roda dua dan Rp 143.000 untuk roda empat, maka jika terjadi kecelakaan, tidak hanya pengendara, tapi juga penumpang akan ditanggung asuransi. "Itu penumpang ada enam atau tujuh, sampai pengendaranya juga fatal kecelakaannya, yang ditabrak pun misalkan ada 12 orang, semua fatal, itu per orangnya (ditanggung) Rp 50 juta," ujar Yosep, kepada Kompas.com, saat ditemui di Depok, Jumat (11/4/2025). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menkeu tersebut, disebutkan bahwa:(1) Korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas santunan.(2) Besar santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
+49 lainnya
