JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi memastikan pengaturan lalu lintas terkait aksi unjuk rasa penolakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp5,7 juta di sekitar Istana Negara, Senin (29/12/2025), dilakukan secara situasional. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan menyesuaikan kondisi di lapangan, terutama jika kepadatan massa mulai mengganggu arus kendaraan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan, pengalihan arus baru diberlakukan apabila ruas jalan di sekitar lokasi aksi tidak lagi dapat menampung volume kendaraan. “Rekayasa lalu lintas untuk kegiatan hari ini bersifat situasional,” kata Komarudin, Senin (29/12/2025). Meski demikian, masyarakat tetap diimbau menghindari kawasan sekitar titik aksi, khususnya Jalan Medan Merdeka Selatan. Menurut Komarudin, potensi pengalihan arus berada di ruas Patung Kuda hingga simpang Kedutaan Besar Amerika Serikat. Rute Alternatif Pengendara yang hendak menuju Jalan Budi Kemuliaan dari arah Medan Merdeka Selatan disarankan melintas melalui Jalan Kebon Sirih. Sementara kendaraan dari arah Menteng Raya dan Kwitang akan diarahkan untuk memutar ke Jalan Medan Merdeka Timur atau Medan Merdeka Utara. “Untuk mengantisipasi kepadatan, arus dari Merdeka Selatan ke Budi Kemuliaan bisa dialihkan ke Kebon Sirih. Dari arah Tugu Tani juga bisa melingkar ke Merdeka Utara atau Timur,” kata Komarudin. Saat ini, sebanyak 1.500 personel Ditlantas Polda Metro Jaya masih disiagakan untuk pengamanan arus lalu lintas selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, sebanyak 380 personel tambahan disiapkan khusus untuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi aksi unjuk rasa. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
+34 lainnya
